Struktur Federasi Indonesia


pada 1991, saya sering mewawancarai Rahman Tolleng dari Forum Demokrasi. Isunya macam-macam tapi selalu soal politik. Saya perhatikan banyak sekali ramalam dan analisis dia benar. Lama-kelamaan saya dekat dengan “Pak Rahman” maupun kawan-kawannya: Abdurrahman Wahid, Marsillam Simanjuntak dll.

Rahman orang Bugis yang kuliah di Bandung pada 1960an. Dia mulai terlibat gerakan mahasiswa dengan jadi pemimpin redaksi mingguan Mahasiswa Indonesia Jawa Barat. Pada 1968, ketika Soekarno tumbang dari kediktatorannya, Rahman termasuk mahasiswa yang mau berjuang “dari dalam” tubuh Golongan Karya. Dia jadi anggota parlemen serta jadi editor harian GolkarSuara Karya. Namun dia tak tahan dengan fasisme Orde Baru. Dia akhirnya dipenjara tanpa pengadilan pada 1974.

Ketika bebas, Rahman memutuskan kerja sebagai editor buku di Grafiti Pers. Dia banyak menerbitkan buku-buku bermutu. Orangnya teliti. Buku-buku pilihannya bagus-bagus. Terjemahan juga tak macam terjemahan hari ini yang sangat buruk. Kegemarannya yang unik adalah mengumpulkan kliping-kliping.

Dia dianggap orang Partai Sosialis Indonesia. Dia pernah dekat dengan Sutan Sjahrir maupun Soemitro Djojohadikusumo, dua tokoh PSI. Sjahrir bekas perdana menteri dan politikus yang menganjurkan diplomasi dengan Belanda. Seteru Sjahrir adalah Tan Malaka, yang menganjurkan jalur “perjuangan” atau militer, dalam program “Merdeka 100%.” Djojohadikusumo seorang ekonom yang terlibat “pemberontakan” Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatra dan Sulawesi.

Terkadang “Pak Rahman” agak berlebihan hati-hati. Tapi saya bisa mengerti mengingat pengalaman pahitnya. Pada 1990an, dia mendirikan Forum Demokrasi bersama Abdurrahman Wahid, Marsillam Simandjuntak, Goenawan Mohamad dan sebagainya.

Rahman Tolleng sering bicara Pancasila sebagai “kompromi politik” –tak perlu diteruskan kesalahpahaman Pancasila sebagaiideologi. Pancasila hanya kompromi pada 1945 antara kubu Islam, yang ingin mendirikan negara Islam berdasarkan syariah Islam, dan kubu sekuler, yang ingin memisahkan agama dan negara. Artinya, Indonesia dan Islam juga terpisah, negara tak perlu campur tangan urusan agama, sebaliknya, agama juga tak ikut dalam hukum dan aturan negara.

Belakangan ini, ketika saya banyak wawancara soal buku saya, Rahman Tolleng beberapa kali mengatakan bahwa Belanda sebenarnya lebih mengerti soal pembagian administrasi kepulauan ini daripada para pemimpin Indonesia. Logikanya, studi tentang berbagai aspek budaya, politik dan sebagainya, di Pulau Jawa, Sumatra, Bali dan sebagainya, tentu saja, dikerjakan lebih banyak dan lebih serius oleh orang Belanda daripada para Indonesia.

Banyak ahli Belanda di Universitas Leiden menulis dan mempelajari mulai dari menterjemahkan Nagarakrtagama karya Prapanca, dari bahasa Kawi ke bahasa Belanda, hingga bikin buku mutakhir soal communal violence pasca-Suharto. Ini artinya, dia merasa perlu melihat struktur yang dulu diusulkan Belanda sebagai struktur administrasi Indonesia.

“Tidak bisa main bagi-bagi gitu saja,” katanya.

Ini penting mengingat sejak merdeka pada 1945, Indonesia tak pernah lepas dari “pemberontakan” terhadap negara ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, selalu ada gerakan tidak puas dengan pembagian kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia. Tentara Indonesia tugasnya cuma, sekali lagi, cuma melawan warga Indonesia.

Struktur yang dulu dirundingkan dengan Belanda adalah Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, sebagai suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag: Republik Indonesia,Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Jangan salah, BFO ini diwakili oleh orang-orang kulit coklat juga. Ketuanya adalah Sultan Hamid II dari Pontianak yang terpilih dalam konferensi federal di Bandung pada Mei 1948.

Kesepakatan Den Haag ini perlu dipelajari karena jangan-jangan lebih mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat dari berbagai kelompok etnik dan struktur masyarakat yang ada di Indonesia. Perundingan Den Haag ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia.

Hasilnya, RIS terdiri tujuh negara bagian:

  • Republik Indonesia (ibukotanya Jogjakarta)
  • Negara Indonesia Timur (Makassar)
  • Negara Pasundan (Bandung)
  • Negara Jawa Timur (Surabaya namun didirikan di Bondowoso)
  • Negara Madura
  • Negara Sumatra Timur (Medan)
  • Negara Sumatra Selatan

Di samping itu, ada juga negara-negara yang berdiri sendiri dan tak tergabung dalam RIS namun duduk dalam BFO (selaku lembaga permusyawaratan). Struktur ini kepalanya adalah Ratu Belanda. Ia semacam commonwealth. Ini mirip negara-negara bekas jajahan Inggris. Mereka sudah merdeka –macam India, Malaysia dan lain-lain– namun masih punya lembaga persekutuan dengan London. Ini simbolis saja. Struktur ini dianggap bisa mengimbangi daerah-daerah yang relatif kecil ini dari negara-negara bagian yang jauh lebih besar atau besar penduduknya.

  • Jawa Tengah
  • Kalimantan Barat (Pontianak)
  • Dayak Besar
  • Daerah Banjar
  • Kalimantan Tenggara
  • Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)
  • Bangka
  • Belitung
  • Riau

Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para pemimpin negara bagian dan daerah dari total 16 teritori:

  • Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville
  • Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat
  • Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur
  • R.A.A. Tjakraningrat dari Negara Madura
  • Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar
  • Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka
  • K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung
  • Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar
  • Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah
  • Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur
  • M. Jamani dari Kalimantan Tenggara
  • A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur
  • Mr. Djumhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan
  • Radja Mohammad dari Riau
  • Abdul Malik dari Negara Sumatra Selatan
  • Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur

Struktur ini dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Umurnya cuma tujuh bulan. Konstitusinya, yang dibuat dengan detail dan sangat melindungi hak asasi manusia, secara sederhana diubah jadi UUD Sementara 1950, yang dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur NKRI ini sangat terpusat pada Jakarta. Ini jadi lebih terpusat lagi ketika pada Juli 1959, Presiden NKRI Soekarno membubarkan parlemen dan konstituante serta memakai lagi UUD 1945. Konstitusi 1945 ini notorious tak melindungi hak asasi manusia.

Jenderal Soeharto memanfaatkan stuktur dan konstitusi ini selama tiga dasawarsa, menjadikan negara-negara bagian dan daerah-daerah itu jadi sangat tergantung proses pengambilan keputusan di Jakarta.

Pelanggaran hak asasi manusia dan penipuan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia juga termasuk salah satu yang paling parah dalam zaman modern. Hingga kini, struktur NKRI inilah yang dipakai di Indonesia…..by julkarnainasso
Iklan
Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

A Lobbying Bonanza Indonesia hired well-connected firms …


A long string of human rights abuses had put Indonesia in a deep hole with the United States, but then the September 11 terrorists struck. Suddenly the hole got shallower.

No country has more Muslims than Indonesia, and it is the world’s fourth most populous country after China, India and the United States, with almost twice as many people as Japan. So in the emerging post-9/11 world of Islamist terrorism, Indonesia’s importance to the U.S. suddenly increased.

The island nation had inaugurated a new president just months before the 9/11 attacks and, by chance, the White House had issued an invitation for her to visit on September 19. As it turned out, the new president, Megawati Sukarnoputri, was one of the first state visitors to the White House after the terrorists struck — and the timing couldn’t have been more propitious.

For President Bush, it was an occasion to make friendly overtures to a huge nation that could be a crucial ally in dealing with terrorists.

For President Megawati, it was an opportunity to advance a public relations campaign so relentless that private sources politically connected to the Indonesian government spent more than $1 million to hire a team of Washington lobbyists led by Bob Dole, the former Senate Republican leader and 1996 presidential nominee. Indonesia’s lobbying goals included the resumption of controversial military aid that had been cut off after its troops massacred more than 100 demonstrators in East Timor in 1991.

The relentlessness paid off:

• In the three years after the 9/11 attacks, Indonesian forces benefited from training in counterterrorism techniques and skills worth more than $5 million under the Pentagon’s new post-9/11 Regional Defense Counterterrorism Fellowship Program (CTFP) — even though for much of that time other similar U.S. military assistance was embargoed because of Indonesia’s human rights record. An analysis of foreign military training and assistance conducted by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) found that Indonesia received more CTFP training than any other country — twice as much as the second-place nation, the Philippines.

• In February 2005 U.S. Secretary of State Condoleezza Rice declared the Indonesian military sufficiently reformed to warrant resumption of aid under the International Military Education and Training (IMET) program, despite skepticism from Congress and human rights organizations about the extent of reform.

• In November 2005, just over four years after Megawati visited the White House, the last restriction on U.S. military aid was lifted. The State Department announced that aid would resume under the Foreign Military Financing program (FMF) with the goals of modernizing Indonesia’s military and supporting U.S.-Indonesia counterterrorism cooperation. The program provides funds for foreign militaries’ purchases of U.S. military goods, services and training.

• In March 2006 Rice visited Jakarta and announced that the U.S. would increase military cooperation and boost the training budget. “A reformed and effective Indonesian military is in the interest of everyone in this region, because threats to our common security have not disappeared,” she said. “We look for continued progress toward greater accountability and complete reform.”

Indonesia was out of its hole, and U.S. military aid was flowing again. Around the time of the FMF announcement, according to lobbying records, the country ended its relationship with Richard L. Collins & Co., which had succeeded Dole’s team as one of Indonesia’s primary lobbyists in Washington. But questions remain over who exactly paid for the lobbying.

President’s supporters steered contract to Dole

Indonesia spreads over five major islands and more than 17,000 smaller ones in archipelagoes between Malaysia and Singapore. It stretches almost to Australia and across such exotic locations as Bali, Borneo, Java, New Guinea and Sumatra as well as the ancient Spice Islands (now called the Moluccas), where nutmeg originated. Its government is struggling to establish itself as a democracy after the brutal and corrupt 32-year dictatorship of Suharto, who, like many Javanese, uses only one name. During Suharto’s reign, the military was reported to have killed as many as 3 million Communists and other dissidents on the outer islands; estimates of Suharto’s reportedly embezzled fortune start at $15 billion.

The nation’s politics in the decade since Suharto stepped down in 1998 have been tangled and shadowy, with almost continuous insurgencies on the country’s different islands and the military still playing a powerful role in politics. So perhaps it is little wonder that Indonesia’s three Washington lobbying contracts were signed, successively and respectively, by a politically connected Indonesian businessman, a man claiming to be authorized to sign on behalf of a foundation started by a former president who is a moderate Muslim cleric, and the government’s intelligence agency.

Indonesia held its first direct presidential election in 2004, and international monitors declared it well run. In it, Megawati — the daughter of Sukarno, Indonesia’s first president after independence following World War II — was defeated by Susilo Bambang Yudhoyono, a retired three-star general who had been her chief security minister and ran as a reformer. Foreign Agents Registration Act (FARA) records on file with the Department of Justice in Washington show that the lobbying contract with Dole’s firm, Alston & Bird, was terminated immediately after Yudhoyono was inaugurated.

The Alston & Bird contract had been negotiated by a powerful group of Megawati supporters after she became president, and it was signed by one of them, Yohannes Hardian Widjonarko, then the treasurer of the Kawula Alit Nusantara Foundation, an organization led by Megawati’s husband Taufik Kiemas. Taufik is also a leader of Megawati’s Indonesian Democratic Party of Struggle. Its executive director is Tjahjo Kumolo, who heads the party’s faction in the Parliament.

The one-year contract was signed on December 1, 2003, by Frank (Rusty) Conner III, the partner in charge at Alston & Bird LLP, and Widjonarko. The contract was also signed by Dole and specifically indicated that he would coordinate Alston & Bird’s lobbying efforts for Widjonarko and his “designated representatives.” The contract called for payment of $200,000 per month and laid out 12 lobbying objectives including increasing trade between America and Indonesia; seeking a resumption of the military assistance; and providing counsel to the Indonesian government regarding business, legal and financial issues. In addition to the retainer, the contract allowed the firm to charge up to $2,500 per month for travel, meals and administrative costs such as photocopying and computerized research.

The engagement specified that Dole was to “actively participate in and supervise our day-to-day work under this agreement. All work will be coordinated from his office.” And there was much to supervise: the work of nine other Alston & Bird lobbyists assigned to work on Indonesia’s behalf, including two other partners, Jonathan Winer, a former deputy assistant secretary of state for international law enforcement, and Thomas Boyd, who headed the Office of Policy Development in the Department of Justice under President George H.W. Bush. Others working on the account (some of whom have since left the firm) included Michael Marshall, a former spokesman for Dole; John Schall, a former policy adviser to the senior Bush; Cameron Lynch, a former aide to Sen. John Ashcroft; plus Atiqua Hashem, a lawyer then working out of Alston & Bird’s Atlanta office .

The agreement had a follow-up detail three weeks later that brought Indonesia’s government directly into the arrangement, through a December 18, 2003, letter from Laksamana Sukardi, Indonesia’s minister for state enterprises. Records show that Sukardi, whose office controlled more than 150 companies ranging from oil exploration to shipping to telecommunications , asked Dole to advocate personally for the state-owned oil company Pertamina in a multimillion-dollar legal case.

FARA records show that the Dole team called and met with then-Homeland Security Secretary Tom Ridge as well as Karen Brooks, then the Asian affairs director for the National Security Council. They also met with U.S. Agency for International Development officials, including its Jakarta director, William Frej, and lobbied officials of the United States-Indonesia Society.

Those records further show that they made contact with the offices of then-National Security Advisor Condoleezza Rice; Richard Armitage, deputy secretary of state; and Cofer Black, the State Department’s counterterrorism coordinator and former head of the CIA’s counterterrorism center. The records show that the lobbyists called or met with State Department officials 12 times, including Ralph Boyce, the U.S. ambassador to Indonesia.

According to listings of the firm’s expense accounts filed with itsDepartment of Justice FARA papers, Dole and Atiqua Hashem traveled to Jakarta in December 2003 and again in March 2004 (a trip on which Winer joined them). The same records show Hashem traveled extensively between Atlanta and Washington to work with Dole.

On Capitol Hill, Dole’s team made contact with the offices of Sens. Patrick Leahy, D-Vt., and John Kerry, D-Mass., and with many other members of Congress and their staffs, promoting not only the resumption of military aid but also Indonesia’s status as the biggest Muslim democracy and an ally in the Bush administration’s war on terror.

The total cost for all this, according to FARA records, was $1,044,147. From November 1, 2003, to April 30, 2004, Alston & Bird reported $846,163 in income from Widjonarko. From May 1, 2004, until October 20, 2004, the reported income was $197,984.

Where did all the money come from? It depends on whom you ask.

Alston & Bird’s Jonathan Winer wrote in a FARA document that Widjonarko “is responsible for financing and controlling this engagement. … Although this engagement may from time to time also be directed by individuals in the government of Indonesia, to my best knowledge, Mr. Widjonarko is not supervised, owned, controlled, financed, or subsidized by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal.”

In an interview with ICIJ, Muhamad S. Zulkarnaen, another member of the group of Megawati supporters who coalesced around her husband, declined to comment about who contributed to the Alston & Bird payments. He denied that Sukardi’s ministry of state enterprises funded the lobbying campaign, directly or indirectly, instead characterizing the funding as “political donations.” When asked by ICIJ who contributed those “political donations,” he responded that, “Well, you don’t keep that kind of list.”

The FARA documents, however, mentioned the name of “P. Sondakh,” an apparent reference to Peter Sondakh, a powerful businessman who controls the Rajawali Group, whose interests range from cigarette to cement productions. Winer sent Sondakh a package in June 2004, according to the firm’s FARA filings that year and two other sources, a Rajawali Group executive and an Indonesian diplomat in Washington, D.C., speaking with ICIJ on condition of anonymity, confirmed that Taufik, Megawati’s husband, had asked the Rajawali Group for financial contributions.

So what did all of this lobbying accomplish? When the contract was terminated after Yudhoyono became president in October 2004, the U.S. embargo on IMET and FMF funds was still in place and the Pertamina case had not been resolved. In a phone call with ICIJ, Winer said that the firm has a policy of not commenting on its work for clients unless authorized by the client; Widjonarko did not respond to repeated requests for an interview by an ICIJ reporter in Indonesia. Zulkarnaen told ICIJ that the lobbying accomplished almost nothing.

After the Dole team had left the field, in February 2005, Condoleezza Rice, who had become secretary of state a month earlier, announced that reform of Indonesia’s military was sufficient to justify resumption of IMET funding.

Military, intelligence agency linked to abuses

Military reform in Indonesia is a major challenge. Suharto’s military conducted massacres on an all but unimaginable scale. Today many of the officers of that era are still serving in the military or are retired but engaged in politics.

Indonesia’s military has long operated with unusual independence; the International Relations Center quotes experts who estimate that only 25 to 30 percent of the military’s funding comes from the government’s budget, “with the rest coming from ‘taxes’ on natural resource extraction, bribes, and other forms of ‘informal’ financing.”

Further, Indonesia’s military is deeply engaged in the country’s various conflicts. Suharto had used the military to force outlying parts of the islands to become part of Indonesia against their will and, as a result, troops were routinely engaged with separatist insurgencies, notably in East Timor, Papua and Aceh provinces.

East Timor, which is predominantly Catholic and Portuguese-speaking, became an autonomous nation after a United Nations-supervised referendum in 1999, but even after the referendum Indonesian troops and militia groups launched attacks there. At other far reaches of the archipelago, the special region of Aceh and province of Papua have achieved ceasefires and negotiated greater autonomy. Charges of repression and gross human rights violations, once common, continue at lesser volume in both Aceh and the predominantly Christian Papua.

In November 2001, Papua leader Theys Eluai was assassinated. An investigative commission concluded that a unit of Koppasus, the army’s special forces, was involved in planning and executing the murder.

In August 2002, gunmen attacked cars passing on a mountainous road to a copper mine in Papua that’s operated by Freeport-McMoRan, now the world’s largest publicly traded copper company. Two American teachers and one Indonesian teacher at Freeport’s school were killed in the ambush. The attack alarmed Washington.

John Otto Ondawame, spokesman for the Free Papua Movement, which is known by the initials OPM, issued a statement alleging that the attack may have been “orchestrated by the Indonesian military.” The Papua police and Elsham Papua, a human rights group, also said they suspected the military. Indonesia’s Foreign Ministry spokesman Marty Natalegawa countered that “there are indications the act was committed by elements of OPM.” In November 2006, a Papuan guerilla fighter, Antonius Wamang, was convicted and sentenced to life in prison, and six other defendants received lesser sentences. But human rights advocates insist that Kopassus officers played a part and that a police officer supplied the bullets Wamang used.

Indonesia’s intelligence agency, Badan Intelijen Negara (BIN), has also long been linked to human rights violations, including the 2004 assassination of human rights campaigner Munir Thalib.

According to Central Jakarta district court documents, Munir was poisoned with arsenic sprayed on his fried noodles during a Garuda Indonesia flight from Jakarta to Amsterdam on September 7, 2004. In December 2005, the court sentenced a Garuda pilot, Pollycarpus Budihari Priyanto, to 14 years in prison for poisoning Munir and for carrying forged travel documents. His conviction was overturned by Indonesia’s Supreme Court, and in April 2007 two new suspects were named by Indonesia authorities.

The court documents note that Pollycarpus had no personal motive to kill Munir; the proceedings also brought to light 41 telephone conversations between Pollycarpus and a mobile phone number, 0811-900978, before and after Munir’s assassination. The mobile phone was registered to Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, a deputy director at BIN and a friend of Widjonarko, the businessman who signed the Alston & Bird lobbying contract.

In his court testimony, Purwopranjono confirmed that 0811-900978 was his mobile phone number but he said it was frequently used by his driver and aides. He denied ordering Munir’s assassination or having ever met Pollycarpus. Purwopranjono, who was the commander of the notorious Koppasus special forces in the Suharto era and retired from the military in 1999, confirmed that Widjonarko is his friend. BIN didn’t respond when contacted several times for comment.

Second lobbying effort pays off

Indonesia’s lobbying campaign in Washington resumed in May 2005 with the hiring of Richard L. Collins & Co., a smaller boutique firm. This time, BIN, the Indonesian intelligence agency implicated in the Munir assassination, was paying the bills.

Its selection of the firm was no coincidence: Collins & Co. didn’t have a Bob Dole on its roster, but its vice president for international business at the time, Eric Newsom, was a former assistant secretary of state for political-military affairs in charge of running the IMET and FMF military aid programs — the very programs Indonesia wanted restored. He was also a former top aide to Sen. Patrick Leahy, D-Vt., a key figure in the Senate on human rights issues and U.S.-Indonesia policy.

BIN initially lobbied from the shadows, hiding behind a former Indonesian president’s charitable foundation. But the connection between BIN and the charitable foundation , the Gus Dur Foundation, is documented in papers Collins & Co. filed in compliance with FARA. The foundation was established by former Indonesian President Abdurrahman Wahid, who goes by the nickname Gus Dur and is known for his moderate politics and support for human rights.

Gus Dur retained Collins & Co. for $30,000 a month to lobby to “remove legislative and policy restrictions on security cooperation with Indonesia,” according to a copy of a signed initial contract. But in FARA forms that accompany the contract the firm noted, “For the purposes of this contract, the Gus Dur Foundation’s activities are directed and funded by the [BIN]. The nature of the activities carried out under this contract were defined in consultation with representatives from the [BIN] and the [BIN] provides the funding. . . .”

The FARA documents show that on July 31, 2005, the contract between Collins & Co. and the Gus Dur Foundation was terminated and, effective September 1, a new contract for the same monthly amount was executed directly between Collins & Co. and BIN. Collins & Co. lobbyists did not return repeated calls requesting comment.

The initial contract defines Collins & Co.’s mission in the context of Indonesia’s “obstacles to a more cooperative relationship with the United States, particularly in the area of military cooperation . . . the image of Indonesia, especially in the United States Congress, remains highly negative and colored by events in East Timor and other disturbed areas like Papua and Aceh.”

The FARA filings also reflect the fact that part of Collins & Co.’s charge was to assuage congressional concerns over the in-flight assassination of Munir, the Indonesian human rights campaigner. In the U.S. Foreign Operations Appropriations Bill for fiscal year 2000, Congress made the resumption of military aid contingent on reform of the Indonesian military and prosecution of major human rights offenders.

The FARA records show that between June and October of 2005, Collins & Co. lobbyists, sometimes accompanied by BIN officials, met with several key members of Congress and their staffs. Among them were Sen. Leahy, and Sen. Chuck Hagel, R-Neb., and Sen. Lisa Murkowski, R-Alaska, as well Rep. Jesse Jackson Jr., D-Ill. and an aide to Sen. Barack Obama, D-Ill..

Newsom accompanied BIN officials As’ad Said Ali and Burhan Mohammed to a meeting with Sen. Leahy and a key aide just off the Senate floor on July 21, 2005.

According to Tim Reiser, Sen. Leahy’s top aide on the Senate Appropriations Committee’s Subcommittee for State, Foreign Operations, and Related Programs (whose annual funding bill finances the IMET and FMF programs), Sen. Leahy agreed to the 15-minute meeting so he could express his opposition to the resumption of full military assistance to Indonesia. Sen. Leahy told As’ad that he didn’t think sufficient reform had taken place.

The lobbyists from Collins & Co. also met with American Samoa’s representative, Eni Faleomavaega, to discuss West Papua. Faleomavaega, a Democrat, is the most important, if not the only, champion of the Papuan cause on Capitol Hill. He has spoken about Indonesia “slaughtering” 100,000 people since its takeover of West Papua in 1969.

The lobbying campaign was certainly not the only reason military assistance was eventually resumed; in fact, the push for reinstating IMET and FMF for Indonesia began shortly after the Bush administration took office in 2001. The administration and Republican allies in Congress say the previous policy of punishing Indonesia for human rights violations had not paid dividends; the much-hoped-for reform of the Indonesian military and security apparatus had not occurred.

In November 2005, the FMF restriction was lifted — and, the FARA records show, Indonesia’s contract with Collins & Co. came to an end.

In an interview with the Inter Press Service news agency, Sen. Leahy called the decision “premature and unfortunate,” saying resumption of a military training program for Jakarta “will be seen by the Indonesian military authorities who have tried to obstruct justice as a friendly pat on the back.”

Sen. Leahy inserted a provision in the Senate version of the fiscal 2007 Foreign Operations Appropriations Bill (not yet passed by Congress ) that would require the Secretary of State to submit a report to the Senate and House Appropriations committees detailing “the status of the investigation of the murder of Munir Said Thalib, including efforts by the Government of Indonesia to arrest any individuals who ordered or carried out that crime and any other actions taken by the Government of Indonesia (including the Indonesian judiciary, police and the State Intelligence Agency [BIN]), to bring the individuals responsible to justice.”

How did Gus Dur find his name attached to lobbying paid for by BIN? Muhyiddin Aruhusman, a close associate of Gus Dur’s, signed the original Collins & Co. contract on behalf of the Gus Dur Foundation. Ikhsan Abdullah, the foundation’s secretary, told ICIJ that Aruhusman, a member of Parliament, had no official position at the foundation. Asked whether he was authorized to sign on behalf of the foundation or whether Gus Dur himself knew about the contract, Aruhusman said, “I can’t discuss more. I have to bear in mind Gus Dur’s good name. He didn’t know.”

In a September 2006 news conference, following inquiries by ICIJ on the matter, Gus Dur acknowledged letting BIN use his foundation, saying that it was done “for the sake of the nation.”

“Neither the Gus Dur Foundation nor I have ever made any deal with BIN nor hired a U.S. company to seek resumption of the military training program,” Gus Dur told the media. He told reporters in Jakarta that BIN deputy chief As’ad Said Ali and several other intelligence agents had met with him one day in 2004, asking him if it was okay to make use of his name for the national interest. “Upon hearing the words ‘for the sake of the nation,’ I replied: ‘Please do.’ And I had no idea this conditional permission would be misused to lobby for the lifting of the military embargo,” he said.

Counterterrorism efforts offset by tensions

What did the United States get in return for opening the military aid spigot to Indonesia?

The island nation became an early, if somewhat reluctant, partner in U.S. counterterrorism efforts. After 9/11, President Megawati was careful about cracking down on suspected militants for fear of inflaming the country’s vast Muslim majority. The U.S., well aware of this dynamic, also took an early kid-glove approach, declining initially to include Indonesian extremist groups such as Laskar Jihad and Jemaah Islamiyah (JI) on its list of terrorist organizations, despite the fact that JI’s founder, Riduan Isamuddin, an Indonesian national better known as Hambali, was a known associate of Al Qaeda.

But over the years, the Indonesian government quietly stepped up its pressure on homegrown militants, arresting and prosecuting hundreds of terrorist suspects, many of them in connection with the 2002 Bali nightclub bombings , which killed 202 people and injured 209, largely Australian tourists. A steady drumbeat of attacks has continued since: a 2003 Marriott Hotel bombing that killed 12; a 2004 bombing of the Australian Embassy in Jakarta, which killed 10; and 2005 suicide bombings in Bali that killed 19.

In late 2006, in a visit with Pakistani President Pervez Musharraf, President Yudhoyono pledged to increase anti-terrorism cooperation with Pakistan, signaling the convergence of two of America’s key counterterrorism allies. Indonesia is also now part of the State Department’s Regional Strategic Initiative, an effort to link key governments in a particular area — in this case, Indonesia, Malaysia and the Philippines — to combat terrorism. All three countries are combating local insurgencies that at times have been linked to Islamist extremists.

But tension continues over whether BIN, which hired the lobbyists who helped push a resumption of military aid, was responsible for the assassination of a human rights advocate. Tension also exists over whether the Indonesian military, which benefits from the military aid, was behind the Freeport mine ambush that killed two Americans.By julkarnainasso

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Dewa dari Leuwinanggung . Bagaimana Iwan Fals bangkit da…


LEUWINANGGUNG adalah sebuah desa yang mirip kebanyakan dusun Pulau Jawa, dimana ada banyak rumah, beberapa sekolah, masjid, klinik, pepohonan dan kerindangan bambu, madrasah ibtidaiyah, serta kantor lurah walau Leuwinanggung tidak sama dengan desa-desa lain di Pulau Jawa karena di sana berumahlah seorang dewa. Dia bernama Iwan Fals.

Sang dewa ini tinggal di sebuah rumah besar, tanahnya 6.000 meter persegi, bagian terbesar dipakai untuk sebuah toko, pendopo, sebuah panggung terbuka, maupun kantor organisasi para penggemar si dewa bernama Oi. Sedang kediaman pribadi sang dewa dilengkapi studio musik, garasi mobil (termasuk bus), rumah tinggal, serta kebun dengan rumput tercukur rapi.

Suatu sore September lalu, Iwan Fals menceritakan perkenalannya dengan Leuwinanggung pada saya. “Tahun 1982 saya cari tanah di sini, maksudnya untuk investasi saja,” katanya. Dia membeli tanah dari rezeki penjualan kaset Sarjana Muda yang diluncurkan 1981 dan terjual 300 ribu buah. Kisah berikutnya, dia sekali-sekali datang dari Jakarta bersama istrinya, mantan model Yos Rosana, menengok tanah mereka serta membawa pulang buah-buahan dari kebun.

Leuwinanggung menarik karena warganya rukun. Kalau ada acara perkawinan, jaipongan, atau kematian, semuanya kumpul. “Bila ada kematian, pengunjung yang datang justru dibayar. Diberi uang. Mereka bahkan sampai ngutang. Dalam hati saya pikir, ‘Gagah amat.’ Saya merasa kecil sekali. Kayak jawara gitu. Ada kegagahan di sini. Kalau mereka datang kenduri, duduk, pandangan ke depan, nggak ditegur ya diam saja. Kalau ada makan ya nggak rakus. Saya kan dulu nggak tahu. Ada makanan ya saya makan,” kata Iwan.

Kalau sedang tak sibuk, Iwan ikut salawatan tiap malam Jumat. “Bahasanya campur Arab, Sunda, Jawa. Ada 20 nomor salawatan lama yang saya kumpulkan.” Salawatan untuk sebuah desa macam Leuwinanggung, yang tanahnya, kapling demi kapling dibeli orang Jakarta, dan anak-anak mudanya mulai kekurangan pekerjaan, bisa jadi kekuatan untuk desa ini. “Kekuatan secara batin, secara spiritual,” kata Iwan.

Leuwinanggung sendiri terletak di daerah Bogor. Penduduk di sana sehari-hari bicara bahasa Sunda kasar. Orang butuh sekitar satu jam naik taksi dari Jakarta ke Leuwinanggung. Daerahnya terpencil. Selewat magrib, jalanan Leuwinanggung sepi dan jarang ada kendaraan. Ketika 16 Agustus lalu saya kemalaman di Leuwinanggung, lewat tengah malam saya jalan kaki empat kilometer untuk mendapatkan tukang ojek.

Ketika itu sekitar 600 penggemar Fals dan penduduk Leuwinanggung merayakan Agustusan bersama. Di sanalah saya menemukan banyak iwan fals. Mereka bergaya ala Fals dengan rambut gondrong, jins belel, memberi salam dan berteriak “Oi.” Suaranya dibuat dalam, agak serak. Di panggung, lagu-lagu Fals dibawakan bergantian, dari yang mirip aransemen aslinya, sehingga mendapat tepuk tangan, sampai yang ditertawakan penonton—dapat tepuk tangan juga.

Yang ditertawakan termasuk seorang pemuda 30-an tahun. Topinya merah, rambutnya gondrong sepundak, kulitnya gelap, giginya putih bersih, dan namanya Fajar Wijaya. Fajar seorang pengamen kelahiran Yogyakarta tapi lebih sering mengamen di Cilegon. “Saya terharu, menjerit, merasa ada panggilan hati. Dapat bimbingan dari lagunya itu,” katanya, mengacu lagu Di Mata Air Tak Ada Air Mata.

“Saya merasa kok ada hikmah tersendiri buat hidup saya. Saya merantau. (Lagu) ini nasihat dalam perjalanan hidup saya. Saya merenungkan jati diri saya,” kata Fajar, tersenyum sembari menarik-narik baju luriknya yang lusuh.

Iwan Fals memang bukan dewa dalam pengertian mitologi Yunani. Mungkin kedewaan Fals lebih dekat dengan fenomena musik 1960-an ketika dinding-dinding kota London dicorat-coret dengan kalimat, “Clapton is god (Clapton seorang dewa).” Mereka yang anonim itu memuja Eric Clapton, gitaris blues Yardbirds yang muncul di Inggris pada 1963. Majalah Rolling Stone menyebut Clapton menonjol karena konsisten menjaga standar mutu karyanya.

Orang yang malam Agustusan itu tak kalah sibuknya dengan Fajar adalah Slamet Setyabudi, koordinator keamanan Oi, yang sehari-hari bekerja sebagai tentara dengan pangkat sersan dua dari Pasukan Pengawal Presiden. Slamet badannya tegap, orangnya ramah. Dia anggota Grup C, yang bertugas mengawal tamu-tamu negara. Dia pernah mengawal Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Presiden Timor Lorosa’e Xanana Gusmao. “Habis dinas saya ke sini,” katanya.

Slamet sesekali membawa rekan-rekannya ke Leuwinanggung untuk bantu keamanan. “Tentara yang penggemar Mas Iwan ini sebenarnya banyak,” katanya. Saya sempat berpikir nakal. Negara Indonesia membayari ratusan tentara untuk mengawal presiden dan wakil presiden. Mereka menerima gaji, sering pergi ke luar negeri, menerima pelatihan, mendapat seragam keren. Tentara yang sama mengawal Iwan Fals dengan gratis!

Malam itu lebih dari selusin pengurus Oi bercerita tentang Fals pada saya. Mereka cerita para penggemar yang terperangah ketika pertama kali menemui Fals. Banyak yang “gila” dengan memeluk, mencium tangan, dan menangisi Fals. Ada yang datang dari Flores, Riau, Jambi, dan sebagainya.

Malam itu saya berharap melihat ritual tersebut. Ratusan penggemar berharap sang dewa muncul. Namun Iwan tetap tinggal di rumah. Dia “meriang, kecapekan” dan dicurigai kena tipus. Dewa ini ternyata manusia biasa yang bisa sakit.

MALAM itu juga ada Muhamad Ma’mun. Seorang lelaki yang menarik. Penampilannya kalem, rambutnya panjang, dan terkadang dipanggil “Romo.” Ma’mun dulu pernah kerja di perusahaan properti tapi sekarang wiraswasta, memborong pekerjaan bangunan rumah. Ma’mun termasuk kenalan dekat Iwan Fals. Dia mengenal keluarga Fals sejak 1985 ketika mulai mondok di sebuah rumah di Jalan Barkah, daerah Manggarai di pusat Jakarta. Rumah itu milik Lies Suudiyah, seorang pekerja sosial dan ibunda Iwan.

Fals waktu itu sudah berkeluarga dan tinggal di Condet. “Panggilan rumahnya Tanto,” kata Ma’mun. Nama lengkapnya Virgiawan Listanto. “Galang masih kecil, belum sekolah, mungkin empat atau lima tahun. Cikal baru bisa jalan,” kata Ma’mun, mengacu pada anak Iwan: Galang Rambu Anarki dan Anisa Cikal Rambu Basae.

Entah kenapa keduanya cocok. Ma’mun usianya tiga tahun lebih tua dari Iwan. Ma’mun kelahiran Solo 1958 sedang Iwan Jakarta 1961. Mungkin mereka punya karakter dasar yang sama. Keduanya orang yang tak ragu mempertanyakan apapun. Saya terkesan dengan kerendahan hati mereka. Ketika mondok, Ma’mun bekerja sebagai pegawai PT Pembangunan Jaya sementara Iwan sudah mulai dikenal sebagai penyanyi. Persahabatan mereka berlanjut hingga sekarang. Ma’mun termasuk orang yang diminta Iwan jadi pengurus Yayasan Orang Indonesia—yayasan sosial yang dibentuk dan diketuai Iwan sendiri.

Pengalaman berkesan Ma’mun terjadi ketika mereka lagi membaca harian sore Sinar Harapan yang memuat foto anggota-anggota parlemen ketiduran saat sidang. “Wah, ini perlu disentil To,” kata Ma’mun.

Iwan menyanding gitar dan Ma’mun membawa pena. Mereka bekerja mencari lirik dan musik. Semalaman mereka bekerja. Hasilnya, lagu Surat Untuk Wakil Rakyat yang dimasukkan dalam album Wakil Rakyat (1987). Ma’mun bangga dengan karya bersama ini apalagi ketika mahasiswa menjadikan lagu itu “lagu wajib” demonstrasi. Hingga kini Ma’mun rutin mendapatkan kiriman uang royalti dari Musica—produser dan distributor sebagian besar album Fals.

Ma’mun menilai temannya itu sebagai salah satu penyanyi kritik sosial terkemuka di Indonesia. Iwan menggunakan bahasa Indonesia, untuk bercerita tentang anak maling yang jadi maling, sunatan massal, pelacur, korupsi, nasib guru, dan sebagainya. Majalah Time Mei lalu menyebutnya “pahlawan Asia”—sejajar dengan Jackie Chan, Xanana Gusmao, dan Aung San Suu Kyi.

Kalau artis lain menjaga penampilan mereka lewat make upmenyala, potongan rambut aneh, kostum unik, atau operasi plastik untuk memperindah diri, Iwan Fals tampil biasa. Beberapa kali saya menyaksikan Iwan memakai kaos Shanghai, kaos katun tipis dan lembut, yang harganya Rp 10 ribu selembar, saat konser. Orang toh tetap histeris melihatnya. Iwan mungkin punya kharisma.

Amir Husin Daulay, seorang aktivis mahasiswa 1980-an dari Yayasan Pijar, menyebut Fals “nabi buat para pengikutnya.” Pada 1983, Daulay mengundang Fals mengamen ke kampus Akademi Ilmu Statistik. Iwan datang bersama Yos, membawa gitar, menyanyikan empat lagu, dan mendapat honor Rp 400 ribu. Pengalaman mengamen, yang dilakukannya bertahun-tahun, melatih Iwan menghadapi massa, dari pentas ke pentas, sehingga tahu bagaimana mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur suara, mana yang disukai, mana yang tak disukai.

Persahabatan Ma’mun dan Iwan meningkat seiring karier mereka berdua. Antara Sarjana Muda hingga album Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu pada 1989, Iwan menghasilkan 13 album bersama Musica. Artinya, hampir satu album tiap enam bulan. Ini luar biasa.

Pada 1989 Iwan menerbitkan album Mata Dewa bersama Arena Indonesia Production (Airo). Mereka berniat mengadakan tur 100 kota. Konser perdana 26 Februari 1989 di Jakarta berjalan baik tapi buntutnya sebelas kendaraan bermotor dirusak. Mengapa kerusuhan terjadi? Sampai hari ini belum ada penjelasan rinci. Apa polisi kurang profesional? Atau Arena Indonesia Production kurang siap? Atau Fals mengeluarkan kalimat-kalimat yang memprovokasi massa?

Tapi tur jalan terus ke Pulau Sumatra. Sore hari 9 Maret 1989, Ma’mun dan Iwan Fals berada di sebuah hotel di Palembang. Keesokannya, Iwan bakal tampil di konser Mata Dewa. Sehabis makan malam, Ma’mun dan Iwan masuk kamar. Di depan cermin, mereka bicara soal persiapan konser.

Gayane ngene yo? (Gayanya gini ya?)” tanya Iwan, sambil memegang gitar akustik.

Ojo ndingkluk. Rodo ndegek (Jangan menunduk. Agak membusung),” kata Ma’mun. Iwan pun mengubah gayanya memegang gitar.

Nek penyanyi rock ngene lho! (Kalau penyanyi rock begini lho!)” kata Ma’mun, mengambil gitar dan memberi contoh.

Mereka diskusi sebelum tidur. Keesokan harinya, Sofyan Ali, promotor Arena Indonesia Production, memberi kabar buruk. Polisi Palembang memberitahu ada radiogram dari markas polisi Jakarta. Mereka melarang Fals melanjutkan tur guna menghindari kekacauan. Padahal alat-alat sudah siap, panggung sudah siap. Rencana pertunjukan Palembang, Padang, Jambi, Medan, dan Banda Aceh dilarang. Iwan menangis. “Buat Iwan panggung adalah kehidupannya. Dia jadi hidup kalau di panggung,” kata Ma’mun.

Ironisnya, polisi melarang ketika belum ada penelitian tuntas mengapa keributan Jakarta terjadi. Di mana-mana kumpulan massa punya potensi ribut, dari massa sepak bola hingga musik. Ini tak berarti orang dilarang main bola atau nonton musik bukan? Bagaimana kebudayaan manusia akan maju kalau khawatir ribut? Bukankah polisi dibayar, bahkan negara diadakan, agar kebudayaan bisa maju, agar demokrasi bisa berkembang?

Lebih susah lagi. Di Indonesia, banyak orang malas berpikir, banyak wartawan malas melakukan reportase, dan lebih banyak lagi orang yang suka mengembangkan teori “pihak ketiga.” Di mana-mana ada teori ini. Buruh dilarang demonstrasi karena ditunggangi “pihak ketiga.” Mahasiswa bikin rusuh karena “pihak ketiga.” Saya mempelajari laporan berbagai suratkabar Indonesia dan melihat ada tiga teori “pihak ketiga” di balik pembredelan Mata Dewa.

“Pihak ketiga” pertama adalah “mafia Glodok” yang meminjam tangan polisi untuk mematahkan gaya distribusi kaset ala Sofyan Ali. “Mafia Glodok” adalah sebutan untuk industri rekaman yang berpusat di Glodok, Jakarta. Mereka kebanyakan dikelola pengusaha Indonesia etnik Tionghoa dan dianggap kurang menghargai seni, kurang menghargai musisi, tapi menguasai distribusi kaset. Spekulasi ini datang karena Iwan Fals pindah dari Musica ke tempat Sofyan Ali.

“Pihak ketiga” kedua adalah “industri rokok tertentu” yang meminjam tangan polisi guna menjegal pemasaran rokok Djarum—sponsor utama Mata Dewa. “Pihak ketiga” ketiga adalah pejabat-pejabat “tertentu” yang tak senang dengan kritik sosial Fals.

Tak ada bukti kuat untuk mendukung ketiga teori itu. Tapi cukup banyak alasan mengatakan ketiganya spekulatif. Iwan tak sepenuhnya pindah dari Musica karena ia juga mengerjakan lagu Kemesraan bersama artis Musica. “Saya merasa bersyukur punya partner Musica,” kata Iwan pada saya. Bisnis musik juga kecil sekali dibanding bisnis rokok. Raksasa industri rokok Djarum (Kudus), Sampoerna (Surabaya), Gudang Garam (Kediri), dan BAT (Jakarta) memang bersaing tapi juga bergabung dalam suatu kartel. Promosi lewat Fals memang penting tapi hanya sebagian kecil dari promosi Djarum. Keuntungan Djarum tahun lalu saja sebesar Rp 2,08 triliun atau hampir dua kali lipat omzet semua industri rekaman Indonesia. Siapa pejabat yang tak suka Fals? Setiawan Djody, rekanan bisnis Sofyan Ali dan salah satu pemegang saham PT Airo Swadaya Stupa, juga dekat dengan kalangan pejabat. Mengapa tak ada yang bicara dengan Djody?

Di Palembang tak ada verifikasi dan tawar-menawar. Kekuatan negara Orde Baru sangat kuat. Jangankan Iwan Fals. Protes dari hampir semua organisasi nirlaba di Indonesia, terhadap penggenangan desa-desa calon waduk Kedung Ombo bulan sebelumnya, juga diabaikan rezim Soeharto. Bank Dunia, yang mendanai Kedung Ombo, tak berbuat banyak melihat puluhan ribu petani mengungsi menyelamatkan harta dan nyawa. Iwan melawan. Dia jalan sendirian ke Padang, Jambi, dan lainnya, untuk memberitahu publik dia tak bisa memenuhi janji karena dilarang polisi. Ma’mun pulang ke Jakarta membawa pulang peralatan dengan delapan truk. “Pakaian saya bawa, kopernya saya bawa pulang. Dia cuma bawa pakaian satu.”

Di Jakarta, pelarangan itu juga memprihatinkan musisi lain. Sawung Jabo, musikus dari komunitas Sirkus Barock, menelepon Iwan untuk menyatakan simpati. Iwan pernah ikut pementasan Sirkus Barock pada 1986.

“Saya lupa persisnya. Suatu malam Iwan datang ke rumah saya di Pasar Minggu, yang notabene rumah tempat kami sering ngumpul. Iwan menawarkan untuk membuat album,” kata Jabo.

“Pada awalnya Iwan, kalau tidak salah mengusulkan namaSeptiktank, tapi saya dan beberapa kawan menolaknya. Lalu kita mengusulkan nama yang kami pilih lewat lotere. Setelah diundi terpilihlah nama Swami, yang kebetulan nama itu usulan saya.” Ini plesetan dari kata “suami” karena mereka semua sudah beristeri.

Rata-rata awak Swami pernah terlibat Sirkus Barock. Baik pemain flute Naniel, pemain gitar bass Nanoe, pemain piano Tatas, apalagi drummer Inisisri yang banyak memberi warna musik Sirkus Barock. Hanya Jockie Suryoprayogo dan Totok Tewel agak baru di Sirkus Barock.

Mereka pun bekerja. Lagu paling spektakular berjudul Bento. Iwan sempat mengajak Ma’mun pergi ke studio tempat mixing dan minta komentar tentang Bento. Ma’mun berkomentar, “Wah, ini kayak virus. Ini cepet nyebarnya.”

Iki piye Mas? (Ini bagaimana Mas?)” tanya Iwan.

Apik. Virus kabeh (Bagus. Virus semua).”

Iwan dan kawan-kawan senang. Mereka makan nasi bungkus sembari mengobrol hingga pagi.

Bento diciptakan Iwan dan Naniel. Liriknya tentang seorang pengusaha serakah dan korup. Bisnisnya “menjagal apa saja” asal dia senang dan persetan orang susah. “Bento” sendiri artinya “goblok” dalam dialek Jawa Timuran. Ketika mengarang Bento, Iwan sempat memperhatikan seorang pengusaha, yang kaya dan kejam, punya rumah real estate. Karakter Bento dibuatnya dari pengusaha ini. “Tapi saya nggak perlu sebut (namanya). Saya nggak kenal pribadi, kenal jarak jauh,” katanya pada saya.

namaku Bento, rumah real estate
mobilku banyak, harta melimpah
orang memanggilku bos eksekutif
tokoh papan atas, atas segalanya, asyik 

Sawung Jabo membantu aransemen lagu tersebut, “Saya memasukkan unsur tema lead accoustic,” katanya. Ketika beredar ke pasar, Swami memang ibarat virus. Lagu Bongkar juga jadi salah satu hit. Mula-mula media sempat bertanya-tanya apakah TVRI bersedia menyiarkan Swami. TVRI waktu itu satu-satunya stasiun televisi di Indonesia. TVRI sepenuhnya dikuasai rezim Soeharto. Ternyata tanpa ada keistimewaan, Bongkar muncul pada 13 Maret 1990. Ini mengejutkan banyak wartawan musik. Sekali lagi teori “pihak ketiga” tidak laku.

PADA Maret 1990 rombongan Swami datang ke Salatiga: Sawung Jabo, Iwan Fals, Naniel, Nanoe, Inisisri, penyair W.S. Rendra, pengusaha Setiawan Djody, dan sebagainya. Salatiga sebuah kota kecil di tengah Pulau Jawa yang pada 1980-an secara politik cukup dinamis.

Media banyak memperhatikan kedatangan mereka. Bagaimana tidak? Djody miliuner kapal tanker yang dekat dengan keluarga Soeharto. Rendra seorang penyair, mungkin yang terbaik di Indonesia, yang beberapa kali masuk tahanan Orde Baru. Jabo pemusik yang sering bikin eksperimen bermutu. Iwan sendiri dianggap makin memberontak sejak Palembang. Sebuah kolaborasi unik.

Orang yang berperan mendatangkan Swami ke Salatiga adalah Endi Agus Riyono A.S. atau biasa disingkat Endi Aras—seorang mantan aktivis mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga dan wartawan majalah Film di Jakarta. Endi orangnya ramah, rambut bergelombang sebahu, murah senyum, pandai bergaul, suka musik, dan suka ikut kepanduan. Juli lalu ketika saya mewawancarai Endi, penampilannya tak banyak berubah, walau perutnya agak buncit, sudah berkeluarga, serta memiliki perusahaan sendiri Matamata Communications yang bergerak di bidang public relation dan event organizer.

Endi bertemu Iwan pada 1985 ketika ia diutus rekan-rekannya menghubungi Iwan agar menyanyi dan ceramah di kampus Satya Wacana. “Aku disuruh cari ke Jakarta,” kata Endi. Mulanya Endi cari di Musica tapi tak ada dan ketemunya di Condet. Iwan keberatan datang ke Salatiga, “Aku nggak bisa ngomong,” kata Iwan.

Iwan merekomendasikan penyanyi balada lain. Endi penasaran. Endi pengagum Fals dan punya koleksi lengkap album Fals. Endi pun menulis surat kepada Iwan dan dibalas pakai tulisan tangan. “Apa yang diomongin sama yang dipikir, lebih cepat yang dipikirin,” kata Endi, menerangkan keengganan Iwan tampil pada fora akademik.

Kejadian itu membuka perkawanan Endi dan Iwan. Pada 1989 Endi bekerja di majalah Film. Sebagai wartawan ia menulis soal Iwan. Ini praktik biasa di kalangan wartawan musik Indonesia—menjalin pertemanan dengan sumber-sumber mereka. Endi dan Iwan sering telepon-teleponan. “Ndi kamu ke sini,” ujar Iwan. Bila Endi dolan ke tempat Iwan, mereka bisa mengobrol dari siang sampai malam. Mereka juga sering naik mobil, mengobrol, mengelilingi jalan tol. “Iwan itu senang kalau ada teman ngobrol,” kata Endi.

Endi membawakan buku-buku untuk Iwan. Misalnya Catatan Harian Seorang Demonstran tentang Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa 1960-an yang ikut mengatur demonstrasi anti-Presiden Soekarno, yang meninggal keracunan gas di Gunung Semeru pada 1969.

Endi juga memberikan selebaran-selebaran gelap. Iwan tertarik karena ia simpati pada orang tertindas. Pada 1980-an ketidakpuasan warga Indonesia terhadap rezim Soeharto makin tinggi. Anak-anak Soeharto beranjak dewasa dan terlibat dalam bisnis, dari monopoli cengkeh hingga jalan tol. Militer juga makin kuat mengontrol kehidupan warga walau di sana-sini ada gesekan internal antara militer hijau (muslim) dan militer merah putih (nasionalis).

Di Salatiga Endi sering menginap di kantor Yayasan Geni—sebuah organisasi nirlaba yang banyak terlibat gerakan protes. Satya Wacana 1980-an juga kampus yang memberikan tempat untuk pemikiran kritis, antara lain karena pengaruh dosen-dosen liberal macam Arief Budiman, seorang doktor lulusan Universitas Harvard, kakak kandung Soe Hok Gie, yang getol bicara Marxisme, negara, masyarakat, demokrasi, dan acapkali diwawancarai media. “Iwan ngefans sama Arief Budiman,” kata Endi.

Budiman dekat dengan mahasiswa, antara lain dengan Stanley, panggilan seorang aktivis mahasiwa yang nama lengkapnya Yosep Adi Prasetyo. Stanley kawan dekat Endi. Budiman sering mengajak Stanley, Endi, dan mahasiswa lain ikut diskusi. Dari Stanley pula Endi menerima selebaran gelap dan buku. Endi menyampaikannya pada Fals.

Ketika Swami mengeluarkan album, Endi menawari Swami pergi ke Salatiga. Pucuk dicinta ulam tiba. “Biaya dari Djody semua, panitia hanya ngurus tempat. Kita agendakan ngobrol-ngobrol di rumah Arief Budiman,” kata Endi.

Mereka datang lebih awal dan mengadakan dua diskusi. Diskusi agak besaran diadakan di sebuah guest house milik Satya Wacana, sebuah rumah kolonial peninggalan Belanda, yang luas dan megah. Rumah itu dipakai Djody dan peragawati Regina Sandi Harun, istri muda Djody. Diskusi agak kecil diadakan di rumah Budiman sembari makan malam. Rumah ini terletak dekat sungai, dibangun dengan konsep terbuka, menggunakan bambu, dan dijaga beberapa ekor angsa. Budiman mengundang cendekiawan setempat, antara lain pendeta Broto Semedi, Stanley, dan beberapa mahasiswa lain untuk diskusi dengan rombongan Jakarta. Saya kebetulan ikut diundang.

Kami bicara santai, bersila, duduk dengan tikar. Arief Budiman memancing Iwan Fals untuk masuk ke dunia aktivis. “Seniman harus tahu politik,” katanya. Budiman cerita soal Victor Jara dari Chile, pendukung Presiden Salvador Allende, yang terbunuh ketika Jenderal Augusto Pinochet mengudeta pemerintahan sosialis Allende pada 1973. Budiman mengerti Chile dengan baik karena tesisnya di Universitas Harvard tentang kegagalan Allende memakai sosialisme. Victor Jara seorang pemusik popular mirip Fals. Lagu-lagu Jara penuh kritik sosial. Jara juga main gitar akustik. Jara mati bersama dengan Allende.

Saya punya kesan Iwan enggan atau malu menanggapi Budiman. Iwan lebih banyak diam. W.S. Rendra, teman lama Budiman, lebih banyak bicara dengan gayanya yang teatrikal. Rendra khusus memperkenalkan kami kepada Djody yang disebutnya sebagai seorang pengusaha-cum-seniman. Rendra mendominasi pembicaraan malam itu dengan sekali-sekali ditanggapi Djody, dan Sawung Jabo. Leila Ch. Budiman, istri Arief, jatuh hati pada Iwan yang disebutnya “anak manis.”

Salah satu isu sampingan yang mereka diskusikan adalah kejengkelan Rendra dan kawan-kawan terhadap industri rokok. Mereka jengkel pada industri ini—yang sering jadi sponsor utama konser-konser musik—karena seenaknya menempelkan pesan sponsor di panggung. Logo rokok dipasang di pusat panggung. Mereka memaki-maki industri rokok karena mengganggu estetika. Mereka mengatakan sulit untuk tak menerima sponsor rokok karena kontribusi mereka besar tapi jangan begitu caranya.

Ironisnya, mereka kurang tertarik mendiskusikan dampak rokok pada anak-anak muda penggemar mereka. Mungkin karena mereka sendiri perokok berat. Iwan juga perokok. Suratkabar-suratkabar setempat memberitakan protes ini. Diam-diam beberapa mahasiswa melihat para tamu Jakarta ini, bukan saja mengisap rokok, tapi juga ganja.

Saya tak mau menghakimi. Beberapa teman saya juga menggunakan ganja dan biasa-biasa saja. Saya kira isu ganja bukan soal benar atau salah. Ganja mirip dengan rokok. Ia tak mematikan. Ganja berbeda dengan obat-obatan kimiawi macam narkotik, esctasy, atau putauw yang bisa berakibat fatal kalau kelebihan.

Iwan mengakui memakai ganja sejak Palembang. “Habis gimana? Murah, bisa beli di mana-mana, enak?” Jabo tak mau berkomentar soal ganja. Dalam lingkungan Swami, mengisap ganja mendapat semacam legitimasi karena dianggap biasa. Djody dan Rendra juga saya lihat mencoba daun ganja yang dilinting kecil.

“Tadinya mau kayak (penyanyi reggae) Bob Marley, punya kebun ganja sendiri. Nyanyi, ganja, nyanyi, ganja. Tapi kan dilarang hukum, (dilarang) agama. Dalam hidup ini, orang yang nggak mabuk lebih banyak dari yang mabuk,” kata Iwan.

Kresnowati, seorang mahasiswa Satya Wacana dan kenalan Endi, ikut jadi panitia. Wati tak melihat ganja tapi terkejut menyaksikan awak Swami, termasuk Iwan, menggoda dan menjahili mahasiswi. “Ya … kok gini?” pikirnya.

Wati menghibur diri dengan berpendapat Iwan laki-laki biasa. “Manusia biasa yang punya talenta luar biasa.”

Menurut kawan-kawannya, periode ini cukup liar untuk Iwan Fals. Yos Rosana memutuskan pakai jilbab. “Dia bilang panggilan sebagai seorang muslim. Dia ingin memberikan contoh pada Iwan dan anak-anak untuk lebih ingat agama,” kata Fidiana, istri pemain kibor Iwang Noorsaid, pasangan yang berteman dengan keluarga Iwan. Yos juga agak khawatir pada pengaruh W.S. Rendra, orang yang dianggap guru oleh Iwan, tapi punya reputasi agak longgar dalam urusan perempuan. Rendra menikah tiga kali. Djody juga baru menikahi Sandi Harun. “Iwan kan good looking!” kata Wati.

Malam yang dinanti-nantikan pun datang. Swami main di Lapangan Pancasila Salatiga. Malam itu saya ikut menonton dan ikut bernyanyi, “Bento, bento, bento.” Saya merasakan adanya semangat perlawanan di sana dan bersyukur Indonesia punya musisi macam mereka. Endi mungkin warga Salatiga yang paling bahagia malam itu.

SAMBUTAN hangat membuat Swami plus Setiawan Djody tertarik maju lagi. Mereka mendirikan kelompok baru dengan nama Kantata Takwa. Perbedaan personalia Swami dan Kantata Takwa terletak pada W.S. Rendra dan Djody.

Djody jadi bos sekaligus pemain. Rendra memakai syair-syairnya, termasuk puisi “Kesaksian” yang terkenal itu, untuk dilagukan Kantata Takwa. “Rendra tidak sekadar membuat lirik, tapi lebih dari itu. Kadang dia sebagai alat kontrol pada proses kreatif kami. Rendra pulalah yang memberikan judul ‘Kantata Takwa.’ Rendra ikut memberi warna dan bentuk yang jelas pada Kantata Takwa. Terutama pada saat pementasannya,” kata Sawung Jabo.

Djody mengeluarkan uang tapi agak tersinggung kalau dianggap keberadaannya semata-mata karena duit. Pada 1990, Djody pernah mempersilakan saya datang ke rumahnya di daerah Kebagusan, Jakarta Timur, melihat latihan Kantata Takwa. Djody cerita masa lalunya di Solo ketika jadi gitaris sebuah kelompok musik rock. Orangnya flamboyan, rambutnya tersisir rapi, kulitnya bersih, pakaiannya bagus. Rumahnya besar sekali. Besar sekali. Ruang keluarga, yang menghadap kolam renang, diubah jadi tempat latihan band. Di sana ada lukisan Djody besar sekali. Saya menduga karya maestro Basuki Abdullah.

Djody cerita bisnisnya dengan Sigit Harjojudanto, putra sulung Soeharto, maupun Eka Widjaja dari kelompok Sinar Mas. Dia juga cerita pergaulannya dengan Jenderal Benny Moerdani, mungkin orang terkuat kedua di Indonesia sesudah Presiden Soeharto waktu itu. Moerdani dinilainya pintar dan tahu seni. Tak ada rasa takut dalam cerita Djody. Dia cerita isu yang agak pribadi tentang Moerdani. Bisnis adalah bisnis. Seni adalah seni. Djody mencintai keduanya.

Namun tak semua orang suka dengan kolaborasi ini. Beberapa penggemar Fals dan wartawan musik menilai periode inikeiwanfalsan Iwan menurun. Ada yang menilai Iwan lebih vulgar. Teori “pihak ketiga” lagi-lagi dipakai. Ada yang menyalahkan Sawung Jabo. Dulu lirik Iwan lebih puitis. “Setelah gabung dengan Jabo lebih keras, Jabo kan suka main hantam?” kata fotografer Idon Haryana, menirukan analisis wartawan tabloid Detak A.S. Laksana. Banyak juga yang curiga pada W.S. Rendra. Lebih banyak lagi yang curiga pada Djody.

Muhamad Ma’mun mengatakan, “Secara eksplisit saya sampaikan, ‘Saya nggak suka sama Mas Djody.’ Saya sampaikan pada Iwan. Sampai beberapa tahun, saya masih ngomong nggak suka. Saya nggak pernah sekali pun ketemu Djody. Diajak ketemu Djody tapi nggak mau.”

Menurut Sawung Jabo, kalau Djody diragukan integritasnya, Iwan pun tak mau membela atau menjelaskan, karena dia sendiri “tidak tahu.” “Intinya kami bersama telah berbuat sesuatu, silahkan masyarakat menilainya sendiri. Apakah yang kita kerjakan bersama itu ada gunanya atau tidak?”

Ma’mun menganggap musik Kantata Takwa, yang memakai koor, synthesizer, dan kecanggihan lain, tak cocok untuk Iwan. “Ini bukan kemajuan. Yang dikenal orang di gang-gang, di pasar-pasar, ya lagu-lagu yang dulu. Karya besar nggak harus yang susah dibawakannya.”

Ma’mun mengacu pada lagu-lagu Koes Plus dan The Beatles. Dia menyebut lagu Imagine karya John Lennon. Aransemennya sederhana tapi nilainya tinggi. Ma’mun berpendapat karya-karya abadi aransemennya sederhana dan mudah dimainkan orang.

Rekaman album Kantata Takwa jalan lancar. Menurut Jabo, Rendra terlibat mulai dari gagasan awal. “Saya baru terlibat masuk di pertengahan proses pembuatan materi lagu, sebelum dimulainya proses rekaman di Gin Studio.” Lagu andalan mereka berjudul Kantata Takwa yang dibuka dengan dzikir. Albumnya diedarkan awal 1990. Sampulnya bergambar Djody, Rendra, Iwan, Jabo, dan Jockie Suryoprayogo. Ada satu kalimat berbunyi, “Setiawan Djody mempersembahkan Kantata Takwa.” Ini menimbulkan kesan album ini “hanya” persembahan Djody—bukan Rendra, bukan Iwan, bukan Jabo, bukan Suryoprayogo. Saya kira pilihan ini kurang bijak.

Pertunjukan Kantata Takwa di stadiun Senayan pada 23 Juni 1990 termasuk salah satu konser musik terbesar yang pernah diadakan di Jakarta. Media memberi perkiraan yang berbeda-beda. Ada yang memperkirakan penontonnya 100 ribu orang tapi ada juga yang 150 ribu. Sulit untuk tahu mana yang lebih akurat karena metode perhitungannya tak jelas. Kapasitas stadiun Senayan sendiri sekitar 90 ribu.

Tapi berapa pun jumlahnya, penontonnya memang banyak sekali. Mereka memakai lampu laser, bom asap, sound system raksasa, panggung spektakular. Atmakusumah Astraatmadja, mantan redaktur pelaksana harian Indonesia Raya dan kini ketua Dewan Pers, termasuk salah satu penonton. Putra sulungnya seorang pemanjat tebing, yang ikut dalam tim yang bertugas menyelamatkan pemain Kantata Takwa bila terjadi kerusuhan. Mereka memasang tali-temali dan bisa meluncur ke tengah panggung bila ada keributan.

Astraatmadja gelisah melihat massa sebanyak itu. Lelaki tua, yang mendampingi empat remaja ini, masuk ke Senayan dengan bantuan polisi. “Itu sebuah perlawanan kultural, bukan saja oleh Iwan dan kawan-kawan, tapi juga para penonton,” kata Astraatmadja. Dia menilai perlu keberanian luar biasa untuk menyanyikan Bento.

Setiawan Djody, si pengusaha kapal tanker, tampil main gitar listrik, seraya memekik-mekik. “Saya heran kok berani-beraninya Setiawan Djody itu,” kata Astraatmadja.

Endi Aras mengatakan Djody membiayai semuanya Rp 1 miliar lebih. Ma’mun menanggapinya dengan lebih hati-hati. Iwan dianggap bergaul dengan orang-orang yang terlalu liberal untuk ukuran keluarganya. Selesai Kantata Takwa, Iwan melanjutkanSwami II yang beredar 1991. Album ini kurang sukses. Sambutan jauh lebih kecil dari Swami. “Saya sudah bilang pada Iwan, ‘Jangan kamu ulangi lagi,’” kata Ma’mun.

Endi Aras mulai masuk lingkaran kecil Iwan Fals pada 1994 ketika ia diminta jadi manajer Iwan. Tanggung jawab Endi serabutan dan dasarnya pertemanan. Kalau ada permintaan konser, Endi yang berhubungan dengan panitia, mengurus pembayaran, menyewa alat, dan sebagainya. Honor Iwan sekali pertunjukan Rp 6 juta. Endi tak menerima bayaran rutin. Kalau ada pekerjaan dia diberi “uang transport.”

Endi juga jadi manajer produksi album Hijau. Di sini Iwan memakai dua pemain kibor: Iwang Noorsaid dan Bagoes A.A. Mereka banyak diskusi agar album ini secara artistik bagus. Lagu-lagu tak diberi judul. Hanya Lagu 1, Lagu 2, Lagu 3, Lagu 4. Endi dan pemusik lain kurang setuju tapi semuanya kalah argumentasi dengan Iwan. “Biar agak lain saja,” kata Iwan.

Endi tambah stres karena produser Handoko dari Harpa Recorddan Adi Nugroho dari Prosound bersaing membeli master albumHijau. Mereka tawar-menawar. Endi lapor ke Iwan soal tawar-menawar ini. Iwan malah tersinggung albumnya ditawar-tawar. “Wah Ndi, masternya dibakar saja,” kata Iwan. Gantian Endi yang jengkel karena merasa kurang dihargai. Endi dua hari sekali menemui Iwan, yang sudah pindah ke Cipanas, dua jam naik mobil dari Jakarta. Mereka akhirnya menerima harga Prosound Rp 365 juta termasuk sampul dan video clip. Endi mendapat Rp 10 juta dari anggaran Rp 65 juta untuk biaya produksi.

Sampul kaset dibikin disainer Dick Doang dominan hijau dengan menggunakan foto beberapa anak kecil bermain lompat-lompatan. Iwan tak mau namanya ditonjolkan. Dia tak mau sampul ada fotonya. Menurut Endi, Iwan berpendapat status mereka sama, delapan orang pemusik. Iwan mau nama Iwang Noorsaid, Bagoes A.A., Cok Rampal, Jalu, Ari Ayunir, Heiri Buchaeri, Jerry Soedianto, dan Iwan Fals dicetak semuanya pada sampul. Dick Doang, juga seorang penggemar Iwan, setuju usul itu. Konsekuensinya, nama-nama musisi dicetak dengan font kecil. Endi kurang setuju dan khawatir kasetnya kurang laku.

Saya tanya pada Endi, kalau Iwan mau setara, bagaimana pembagian honornya? Endi tersenyum dan bilang Iwan “curang” karena honor musisi Rp 300 juta dibagi dua: 40 persen Iwan dan 60 persen tujuh musisi sisanya. Artinya, Iwan dapat Rp 120 juta sedang lainnya rata-rata dapat Rp 25 juta.

Selama mengerjakan Hijau, Iwan berhenti mengganja, berhenti merokok, dan mulai salat. Hari-hari di Cipanas dipakai untuk “rehabilitasi.” Iwan tahu membuatnya tak bisa “panjang nyanyiannya.” Tubuhnya bentol-bentol, emosinya labil. Endi mengatakan ini periode “komunitas bersih” karena beberapa pemain, termasuk Noorsaid dan Heiri Buchaeri, rajin salat dan hidupnya sederhana. Kresnowati mengatakan ada juga musisiHijau yang “pemakai berat ganja.”

Perubahan Iwan juga mengubah Karno, asistennya yang setia, yang biasa membantu Iwan untuk urusan pribadi, mulai mengatur instrumen musik hingga menyiapkan lintingan ganja. “Karno lebih seniman dari Iwan. Dia nggak menikah, mungkin karena nggak dapat-dapat, dan penggemar Iwan,” kata Wati.

Hijau diluncurkan 1992. Tak terlalu meledak di pasar. Endi kecewa, merasa kurang dihargai. Endi mundur dari pekerjaannya. “Endi punya kekaguman yang sangat pada Iwan. Tapi juga kekecewaan. Ngatur dia itu ruwet,” kata Kresnowati.

KETIKA Galang lahir pada 1 Januari 1982 si bapak, yang perasaannya campur-aduk karena pertama kali merasakan diri jadi ayah—merasa harus bertanggung jawab, merasa mencintai, heran, bahagia, bangga punya keturunan dan sebagainya—menciptakan lagu berjudul Galang Rambu Anarki. Lagunya cukup terkenal dan masuk album Opini (1982).

Galang tumbuh jadi anak cerdas. Endi Aras sering main tembak-tembakan dengan Galang. Muhamad Ma’mun punya karakter rekaan yang sering diceritakannya pada Galang. Namanya “Gringgrong”—seorang jagoan “kayak Tarzan” yang bisa mengalahkan harimau, naik kuda, dan mengalahkan musuh. Tiap kali Ma’mun datang menginap, cerita Gringgong ditagih Galang. Di Condet hanya ada dua kamar, “Kalau saya nginep, Galang tidur sama bapaknya,” kata Ma’mun.

Ketika beranjak remaja, Ma’mun melihat Galang badannya bagus, berbentuk. Galang bukan tipe anak hura-hura. Kalau minta uang paling buat bayar taksi pergi ke sekolah. “Untuk beli-beli dia nggak punya uang,” kata Iwan. Galang juga besar tekadnya. Suatu saat Galang, yang belum bisa menyetir mobil dan tak punya surat izin mengemudi, ingin bisa mengendarai mobil. Solusinya? Galang mengendarai mobil sekaligus dari Jakarta ke Pulau Bali!

Tapi kekerasan Galang suatu hari membuat Iwan angkat tangan. Dia datang ke Ma’mun, “Mas gimana nih, Galang nggak mau sekolah lagi?”

“Terus maunya apa?”

Embuh, main musik atau buka bengkel.”

Galang memutuskan keluar dari SMP Pembangunan Jaya di Bintaro, yang terletak dekat rumah dan termasuk salah satu sekolah mahal di Jakarta. Iwan sering pindah rumah dan waktu itu tinggal di Bintaro. Hingga Leuwinanggung ia sudah pindah rumah 12 kali. Usia Galang 14 tahun dan sedang memproduksi rekamannya yang pertama bersama kelompok Bunga. Iwan tak bisa berbuat banyak dan membiarkan Galang putus sekolah.

Galang pernah juga kabur meninggalkan rumah. Dalam pelarian, menurut Iwan, Galang melihat poster dan foto papanya di mana-mana. “Dia merasa diawasi,” kata Iwan. Galang merasa tak bisa lari dan kembali ke rumah.

Suatu saat Iwan curiga. Iwan bertanya, “Lang, lu pakai ya?”

“Mau apa tahu Pa?” kata Galang, ditirukan Iwan.

Iwan menganggap dirinya sudah insyaf. Kok Galang yang memakai? Iwan merasa Galang meniru papanya. Mula-mula rokok lalu obat. Endi Aras mengatakan Iwan agak teledor kalau menyimpan ganja atau merokok.

Galang menerangkan dia hanya mencoba. Rasanya pusing serta teler. “Ya udah, kalau sudah tahu ya udah,” kata Iwan.

Kebetulan Galang punya pacar, seorang cewek gaul bernama Inne Febrianti, yang juga keberatan Galang memakai obat-obatan. Inne mendorong Galang tak memakai obat-obatan.

“Dia bukan pemakai. Dia sangat cinta pada keluarganya. Kontrol diri sangat kuat,” kata Iwan.

Kamis malam 24 April 1997 sekitar pukul 11:00 malam Galang pulang ke rumah, setelah latihan main band. Dia makan lalu pamit pada papanya mau tidur. Mamanya lagi tak enak badan. Iwan masih mendengar Galang telepon-teleponan.

Subuh sekitar 4:30 Kelly Bayu Saputra, sepupu Galang yang tinggal di sana, mau mengambil sisir di kamar Galang. Kelly memanggil Galang tapi tak bangun. Kelly mendekati Galang dan menggoyang-goyangkan badannya. Lemas. Kelly kaget. Dia mengetuk kamar Yos. Yos bangun dan menemukan Galang badannya dingin. “Saya turun ke bawah, panggil Iwan,” kata Yos.

Keluarga heboh. Iwan terpukul sekali. Pagi itu saudara-saudaranya datang. Mereka menghubungi semua kerabat dan teman. Leo Listianto, adik Iwan, menelepon Ma’mun di Karawaci. “Saya masih tidur, antara percaya, tidak percaya,” kata Ma’mun.

Sepuluh menit kemudian, Ma’mun ditelepon Dyah Retno Wulan, adiknya Leo, biasa dipanggil Lala, juga memberitahu Galang meninggal. “Saya bengong,” kata Ma’mun. Dia segera menuju Bintaro.

Fidiana menerima telepon dari Ari Ayunir. Fidiana membangunkan Iwang Noorsaid, suaminya, “Wang, ini ada berita duka … Galang meninggal.” Mereka agak tak percaya karena beberapa hari sebelumnya pasangan ini bertamu ke Bintaro dan melihat Galang mondar-mandir. Mereka mencoba telepon ke Bintaro tapi nada sibuk. Mereka menelepon Herri Buchaeri, Endi Aras, dan beberapa rekan lain sebelum naik mobil ke Bintaro.

Endi Aras mengatakan, “Pagi-pagi aku dapat kabar. Iwang Noorsaid yang telepon.” Endi sampai di Bintaro sekitar pukul 5:30. “Aku ikut memandikan (jasad Galang),” kata Endi.

Ketika Iwan memandikan jasad anaknya, dia berujar berkali-kali, “Galang, kamu sudah selesai, Papa yang belum … Lang, kamu sudah selesai, Papa yang belum ..…” Kalimat itu diucapkan Iwan berkali-kali.

Ma’mun dirangkul Iwan. “Jagain Mas, jagain anak-anak Mas,” kata Iwan, seakan-akan hendak mengatakan ia sendiri kurang menjaga anaknya dengan baik.

“Yos histeris, menangis ketika saya peluk. ‘Aduh, anak saya sudah meninggal mendahului saya,’” kata Fidiana. Iwan tak banyak bicara, menunduk, menangis, dan hanya bilang “terima kasih” kepada tamu-tamu. “Kepada kita dia nggak ngomong sama sekali,” kata Fidiana.

Galang dimakamkan di mana? Ada usul pemakaman Tanah Kusir dekat Bintaro. Iwan emosional, ingin memakamkan Galang di rumahnya. Bagaimana aturannya? Iwan pun memutuskan menelepon kyai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari Nahdlatul Ulama. Saat itu Gus Dur belum jadi presiden Indonesia. Iwan menganggap Gus Dur “guru mengaji” yang terbuka, tempat orang bertanya. Gus Dur mengerti hukum Islam maupun hukum pemerintahan.

Gus Dur dalam telepon menjelaskan dalam aturan Islam diperbolehkan memakamkan jenazah di rumah. Pemakaman bergantung wasiat almarhum atau keinginan keluarga. Tapi di Jakarta tak bisa memakamkan orang di rumah sendiri karena keterbatasan lahan. “Di Jakarta nggak boleh … kalau Bogor boleh.”

Kata “Bogor” itu mengingatkan Iwan pada Leuwinanggung. Keluarga pun memutuskan Galang dimakamkan di Leuwinanggung.

Menurut Harun Zakaria, seorang tetangga Iwan di Leuwinanggung, yang juga menjaga kebun Iwan, dia dihubungi Lies Suudiyah, ibunda Iwan. “Bu Lies datang ke sini. Dia bilang, ‘Cucunda meninggal. Tolong di sini kuburannya,” kata Harun.

Jenazah disemayamkan dulu di masjid Bintaro. Sekitar 2.000 jamaah salat Jumat di masjid itu ikut menyembahyangkan Galang. Banyak seniman, tetangga, kenalan Iwan, dan Yos datang menyampaikan duka. Setiawan Djody, W.S. Rendra, Ayu Ayunir, Jalu, Totok Tewel, Jockie Suryoprayogo, juga tampak di sana. Spekulasi wartawan maupun pengunjung memunculkan gosip bahwa dada Galang kelihatan biru. Galang digosipkan overdosis. Ini merambat ke mana-mana karena tubuh Galang kurus ceking.

Orang sebenarnya tak tahu persis penyebab kematian Galang karena tak ada otopsi terhadap jenazahnya. Kawan-kawan Iwan memilih diam. Mereka merasa tak nyaman mengecek spekulasi overdosis kepada orangtua yang berduka. Kresnowati pernah diberitahu Yos bahwa penyebab kematian Galang penyakit asma. Fidiana mengatakan beberapa hari sebelum kematian, Yos mengatakan Galang lagi sakit-sakitan. Iwan mengatakan pada saya, fisik Galang “agak lemah” dan “Galang lemah di pencernaan.”

Namun Iwan dan Ma’mun menyangkal spekulasi overdosis. Galang memang mencoba obat-obatan tapi tak serius. Iwan mengatakan dua bulan sebelum meninggal, Galang “sudah bersih.” Iwan percaya anaknya punya kontrol diri.

Menurut teman-temannya, Yos menilai petualangan Galang merupakan protes terhadap Iwan. Galang butuh perhatian papanya tapi Iwan terlalu sibuk. Yos di mata mereka lebih tabah menghadapi kematian Galang. Iwan lebih terpukul dan menyesal. “Setelah Galang meninggal, dia sudah nggak nggelek-nggelek. Salatnya sudah rajin,” kata Endi Aras.

September lalu di keheningan Leuwinanggung, saya tanyakan pada Iwan bagaimana perasaannya sekarang, lima tahun setelah kematian Galang.

Dia menggeser posisi duduknya dan mengatakan, “Sampai sekarang masih ngimpi, terutama zaman manis-manisnya ketika Galang masih kecil.”

Iwan mengatakan kalau bercermin pada masa-masa ketika Galang masih ada, dia melihat kekurangan-kekurangannya sebagai suami maupun ayah. “(Kematian Galang) membuat saya menghargai fungsi bapak, fungsi suami. Kalau saya dulu bisa lebih bersahabat, jadi gurunya, jadi lawannya, mungkin akan lain ceritanya.”

“Tapi ini semua nggak bisa dibalik.”

Diambil hikmahnya, Iwan bercerita bahwa kematian Galang jadi “api” buat dirinya dalam bermusik.

“Dia pilih musik, bahkan dia keluar sekolah. Dia mau menikah waktu itu. Dia percaya musik bisa menghidupi istrinya. Masakan saya nggak berani … rasanya di sini senep (sesak) … hoooaah … dari sini senep … apalagi kalau kenangan-kenangan itu datang,” kata Iwan. Dia tiba-tiba berteriak, “Hoooooooaaaaah ….”

Saya mengalihkan pandangan mata saya dari mata Iwan. Dia menelungkupkan kedua tangannya di dada. Kami diam sejenak. Saya minta maaf karena mengingatkannya pada kematian Galang. Iwan bilang tak apa-apa. “Kadang-kadang kalau lagi sedih … senep. Tapi kalau lagi senang ya lupa lagi.”

ROLLY Muarif termasuk satu dari sekian orang yang sering menemani Iwan Fals pasca-kematian Galang. Rolly adalah seorang musikus kelahiran Gorontalo, pernah menghibur penumpang kapal Kambuna jurusan Manado-Jakarta. Kalau menganggur, Rolly menjaga toko spare part di Kranggan, dekat Leuwinanggung.

Iwan sering mengundang Rolly ke Leuwinanggung. Iwan suka melukis dan mengobrol dekat makam Galang. “Sering curhat sama saya soal Galang karena cuma ada saya doang,” kata Rolly. Dia juga menemani Iwan main catur dan mengobrol hingga subuh. Suatu saat Iwan bilang, “Kalau untuk anak (kehilangan) ke orang tua, bisa dimaklumi, tapi kalau orang tua ke anak, itu berat.”

“Saya memahami saja,” kata Rolly pada saya.

Iwan banyak melukis, kadang-kadang di rumah Leuwinanggung, lukisannya dipajang, dilihat dari jauh. Rekaman album baru ditunda sejak kematian Galang. “Saya disuruh memandang, kadang dibalik,” kata Harun Zakaria, tetangga Iwan, yang juga sering mengobrol pasca-kematian Galang. Iwan juga memenuhi undangan dari masyarakat Leuwinanggung, acara jaipongan, kematian, pengajian, kenduri, perkawinan, salawatan. “Ke mana-mana ajak saya,” kata Harun.

Iwan juga bermain sepak bola dan membayar seorang pelatih untuk melatih anak-anak Leuwinanggung. Harun cerita Iwan menyumbang renovasi mushola dekat rumah mereka, “Karpetnya disumbang Kak Iwan.” Iwan juga melatih karate. Dia membuka dojo dan pesertanya sampai 200 orang. “Saya latih sendiri,” katanya.

Ketika krisis moneter menghantam ekonomi Indonesia, Iwan Fals sempat mencoba bikin lagu untuk menggugah semangat orang berusaha. Karya ini terhenti ketika demonstrasi-demonstrasi anti-Soeharto makin keras. Pada Mei 1998, Soeharto mundur dari kekuasaannya dan Indonesia memasuki era demokratisasi. Perubahan besar-besaran di ambang pintu. Iwan pun melihat saatnya ia mengambil langkah baru.

Iwan Fals melihat banyak penggemarnya kurang punya dasar ekonomi yang kuat. Iwan ingin “memberdayakan” mereka. Iwan pun mendirikan Yayasan Orang Indonesia dan minta Ma’mun jadi wakil ketua, Endi sekretaris, Yos bendahara, dan dia sendiri ketua.

Ini ternyata tak cukup. Iwan ingin melibatkan para penggemarnya langsung. Ide ini dibicarakan dengan Ma’mun, Yos, dan Endi. Hasilnya, mereka sepakat mengundang para penggemar Fals, lewat ke Leuwinanggung selama tiga hari pada pertengahan Agustus 1999.

Kresnowati diminta mengorganisasikan pertemuan itu. Lapangan belakang rumah Iwan ditutup pasir, dibangun tenda besar 600 meter persegi untuk tidur, dibelikan nasi bungkus, dan dicarikan sponsor perusahaan air mineral. Iwan minta tukang membangun 20 kamar mandi.

Ternyata sambutannya besar. Penggemar Iwan dari banyak golongan datang. Ada pencuri, ada bandar narkotik, karyawan biasa, bapak yang sepuh, perempuan tomboy, juga wanita berjilbab. Ada juga yang penampilannya “punk rock abis” dan bikin Wati deg-degan. “Di luar pagar juga banyak yang menunggu mau masuk. Maunya ketemu Iwan, berfoto bersama,” kata Wati.

Ketika diskusi, kualitas mereka kelihatan beragam. Ada yang berapi-api tapi banyak yang asal omong. Antusiasme ini mengejutkan karena Iwan lama tak muncul ke publik. Album terakhirnya keluar 1993.

Wati juga geli melihat tato pada penggemar Fals. Banyak yang punggungnya digambari Iwan. Ada pula tato jidat, daerah antara alis mata, ditato kata “Fals.” Dari Bandung sekelompok penggemar menato kata “Fals” di antara jempol dan jari telunjuk. “Kalau Fals pasti Iwan Fals. Kalau Iwan kan banyak,” kata Ainun Rofiq, manajer restoran cepat saji McDonald yang jadi bendahara Oi.

Semalam sebelum pertemuan, Iwan, Yos, Ma’mun, Endi, dan Wati diskusi. Intinya, mereka mau serahkan kepengurusan Oi kepada orang-orang baru itu atau mereka pegang sendiri? Mereka sepakat dipegang sendiri dulu. Kalau sudah jalan diserahkan pada orang banyak.

“Saya nggak mau kalau ketua. Konsekuensinya berat. Endi juga nggak mau. Sampai pulang nggak jelas. Ma’mun nggak mau juga. Ma’mun ingin Iwan jadi ketua. Endi nggak mau (alasannya) ini khan fans club. Endi keukeuh (harus) Wati,” kata Kresnowati.

Keesokan hari Kresnowati terpilih sebagai ketua Oi. Menurut Digo Zulkifli, penggemar asal Bandung, pada pertemuan tiga hari itu mereka diskusi: mau jadi fans club atau organisasi massa. “Kalau jadi fans club, idolanya sendiri, si bosnya (Iwan Fals) nggak enak.” Mereka memutuskan jadi organisasi massa.

Wati pada tahun pertama lebih meletakkan dasar administrasi. Mereka bikin kartu anggota, membuka cabang, dan membuat arsip. “Nggak mudah mengatur 10.000-an orang di seluruh Indonesia.” Kini Oi diketuai Heri Yunarsa, seorang pegawai negeri dari Serang.

Hambatan banyak. Wati melihat orientasi penggemar Fals masih kabur antara organisasi massa dan klub. Banyak yang masuk Oi untuk “cium tangan” Iwan. “Kayak ketemu raja … apalagi daerah lho … kita jadi bingung ngeliatnya,” kata Wati. Masalah dana juga hambatan. Iwan mungkin orang kaya tapi mendanai organisasi butuh uang besar sekali.

Entah apa yang akan terjadi kalau Iwan suatu saat jadi kurang populer atau makin mengendurkan musiknya? Bagaimana bila Iwan meninggal? Sejauh mana Oi bisa bertahan kalau didasarkan ikatan emosional pada lagu-lagu lama Iwan Fals? Bagaimana mengubah loyalitas individu jadi loyalitas organisasi? Bagaimana Oi bisa “memberdayakan” anggotanya?

Saya ingat Elvis Presley, bintang musik pop Amerika 1960-an, yang mengatakan, “Music is like religion: when you experience them both, it should move you.” Menurut Sun Record, album Presley terjual lebih dari satu milyar selama masa hidupnya (Love Me Tender, It’s Now Or Never atau Are You Lonesome Tonight).

Musik Fals juga menggerakkan banyak orang di Indonesia. Fals dianggap mampu merekam semangat perlawanan orang-orang yang dipinggirkan pada masa Orde Baru. Ketika Presley meninggal, lagu-lagunya malah jadi abadi. Makam dan rumahnya ramai dikunjungi orang. Lagu-lagunya terus direkam ulang dan jadi tambang emas untuk ahli warisnya. Akankah Fals mengikuti jejak Presley? Apakah musik Fals sudah mirip pengalaman beragama?

Iwan sudah pernah memikirkan ini. “Ada saya atau tak ada saya, saya hadir di Oi,” kata Digo Zulkifli menirukan Fals.

Oi kini punya perwakilan di berbagai kota Indonesia. Ini organisasi unik tanpa preseden. Kantor-kantor perwakilannya juga unik. Di Cilegon ia nongkrong di kantor pemerintahan kabupaten. Di Tangerang berkantor di tukang jagal. Banyak juga yang berada di gang-gang sempit. Agus Suprapto dari Oi Yogyakarta mengatakan mereka mendapat bantuan dari Sultan Hamengku Buwono X.

Gema Fals juga tembus hingga Timor Lorosa’e. Hugo Fernandes, redaktur majalah Talitakum, memberitahu saya bahwa panitia kemerdekaan Timor Lorosa’e mengundang Iwan Fals ke Dili ketika negara itu hendak menyatakan merdeka 20 Mei lalu. “Semua orang Dili tunggu Iwan Fals mau datang. Orang kecewa karena Iwan tidak datang. Di Dili, dia itu kayak dewa.”

Tampaknya negara kecil yang punya luka tersendiri karena pendudukan Indonesia ini—sering dikatakan sepertiga penduduknya mati karena terbunuh atau kelaparan akibat 22 tahun pendudukan tentara Indonesia—punya banyak orang yang justru merasa ketertindasan mereka diwakili dan disuarakan Iwan Fals.

SESUDAH lama tak berkarya, Iwan Fals mengalami hambatan bikin album baru. Effendy Widjaja, salah seorang direktur Musica, membantu Fals mengatasinya. “A Pen yang mendobrak. Saya harus bikin lagu katanya. ‘Jangan loyo dong!’ Dia mrepet (mengomel),” kata Iwan.

“Akhirnya saya bangkit, minjam duit. Dia pilih dari 300 lagu, dia tandai. Dia pandai, pilihannya saya lihat masih dalam bingkai saya.”

A Pen, nama panggilan Effendy, berunding dengan kakaknya, Sendjaja Widjaja atau A Ciu, presiden direktur Musica, dan Iwan pun diberi pinjaman uang. Mereka tak menyebut berapa pinjamannya. Musica hanya bersedia menjawab pertanyaan saya secara tertulis.

Saya memperkirakan pinjaman ini diperlukan Iwan dan Yos, selaku pemimpin Manajemen Iwan Fals, untuk membiayai “jadwal-jadwal” pemakaian studio untuk latihan, rekaman, dan sebagainya. Kalau biaya sewa studio dihitung Rp 500 ribu sekali pakai, Iwan mengatakan pada saya, ia memakai 720 kali jadwal untuk membuat album yang dinamai Suara Hati. Artinya, Iwan membutuhkan sekitar Rp 360 juta untuk membiayai jadwal rekamannya. Manajemen Iwan Fals memakai pinjaman Musica itu untuk membangun sebuah studio. Iwan lantas menyewa studio itu kepada Manajemen Iwan Fals. Agak rumit memang. Iwan berhitung bisnis dengan istrinya sendiri.

Bagaimana membayar Musica? Iwan menerangkan bahwa royalti sebuah kaset Rp 2.000. Kalau Suara Hati laku, katakanlah 150 ribu, berarti ia mendapat Rp 300 juta. Royalti ini dipakai membayar piutang Musica. “Dari segi ekonomi saya rugi. Saya nggak dapat apa-apa dari Musica. Saya hanya mengharapkan dari royalti … kaset itu seumur hidup ya,” katanya.

Iwan memanfaatkan teman-teman lama—Inisisri, Nanoe, Iwang Noorsaid, dan Maman Piul (pemain biola)—untuk mengerjakanSuara Hati. Kesulitan terbesar muncul dari komputer. Iwan menggunakan komputer mutakhir Apple Macintosh G4 dalam studio barunya. “Saya nggak pakai operator karena nggak bisa bayar,” kata Iwan. “Saya juga mau belajar komputer.” Iwan tak memahami kerja Macintosh dengan rapi. Dampaknya, ada rekaman-rekaman yang hilang.

Khusus memilih pemain gitar prosesnya berbeda. Suatu hari Endi Aras mengajak Digo Zulkifli, gitaris asal Bandung yang juga penggemar Fals, berkunjung ke Leuwinanggung. Digo membantu Endi di Matamata Communications sesudah kenal saat pembentukan Oi. Hari itu Digo menemui Iwan di studio. Kebetulan Iwan lagi butuh orang mengisi gitar listrik. Di studio, menurut Digo, ia ditanya Iwan, “Digo kamu main elektrik?”

“Ya”

“Coba deh ini di album baru.”

“Saya minta waktu dan ruangnya saja,” kata Digo.

Iwan mempersilakan tapi mengingatkan Digo bahwa proposal Digo belum tentu diterima. Digo bersedia. Digo menduga Manajemen Iwan Fals masih mempertimbangkan gitaris kawakan Ian Antono, I Gede Dewa Bujana, dan Totok Tewel untuk mengisi gitar. Ketiga gitaris itu kenal Iwan. Ian Antono juga menata musik album Mata Dewa. Pilihan ternyata jatuh pada Digo Zulkifli.

Digo pun ikut rekaman bersama Inisisri, Nanoe, Noorsaid, dan Iwan. Ketika rekaman rusak, Iwan merasa sungkan minta kembali Nanoe, Noorsaid, dan Inisisri. “Nggak enak,” katanya. Digo dengan mudah dimintanya ikut rekaman ulang. Iwan pun membentuk band baru untuk mengisi sebagian rekaman yang hilang. Iwan mengajak Edi Edot (bass), Ayub Suparman (kibor), dan Danny Kurniawan (drum).

Belakangan ternyata ada rekaman lama yang ditemukan lagi. Dalam album Suara Hati, lagu Hadapi Saja muncul dua kali. Dua lagu, dua band, satu penyanyi, satu album. Kontribusi Noorsaid ada pada lima dari 12 lagu di sana.

Endi Aras melihat adanya dua band ini dengan kritis. “Iwan gampang meninggalkan kawan-kawannya. Grup yang sekarang ini dari penggemar dia semua. Itu dari Oi semua,” kata Endi, seakan-akan hendak mengatakan Fals sekarang dikelilingi orang yang relatif kurang setara kemampuannya dengan Iwan. Tak ada lagi Sawung Jabo, Inisisri, Ian Antono atau Jalu, Cok Rampal, Ari Ayunir, Heiri Buchaeri, Iwang Noorsaid. Nanoe bahkan meninggal ketika Suara Hati belum sempat diluncurkan.

Padahal tantangan Iwan makin besar. Naik ke puncak tangga sangat sulit tapi mempertahankannya lebih sulit lagi. Umur juga bertambah. Iwan juga harus mengikuti selera penggemar yang lebih muda. “Kalau Iwan mau panjang, orang-orangnya harus profesional. Posisi manajer di situ bisa lemah karena istri sendiri. Iwan nggak bisa di-manage karena egonya sangat besar. Yos bingung juga,” kata Endi.

Suara Hati diluncurkan awal tahun ini. Tempo menyebut album ini lagu-lagunya bagus tapi aransemennya lemah. Hai memuji setinggi langit. Sambutan publik cukup baik. Keberadaan Oi tampaknya membantu pemasaran kaset Fals. Anggota-anggota Oi adalah penggemar fanatik Iwan. Manajemen Iwan Fals menyambung peluncuran album itu dengan konser Satu Hati Satu Rasa sekitar 40 kota, antara Maret hingga Agustus lalu.

Suasana Indonesia berbeda sekali antara konser Satu Hati Satu Rasa dan Mata Dewa. Pada 1989 hambatan Mata Dewa terletak pada polisi. Konsernya dilarang di Palembang. Kini demokratisasi mulai terasa di berbagai institusi negara, termasuk polisi, sehingga tur Satu Hati Satu Rasa tahun ini berjalan lancar. Tak ada larangan walau Manajemen Iwan Fals sempat memundurkan beberapa jadwal konser karena ada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Agustus lalu. Alasannya, tenaga polisi dikerahkan mengatasi massa politik.

Iwan Fals bukan saja tampil di kota besar macam Jakarta dan Surabaya, tapi juga kota menengah macam Cilegon, Sukabumi, Kuningan, Bandar Lampung, Magelang, Mataram, dan sebagainya. Dari laporan suratkabar, jumlah penonton berkisar 5.000 hingga 15.000 orang. Tak sebesar konser Kantata Takwa dengan 100 ribu penonton tapi harus diingat bahwa konser kali ini jumlah kotanya benar-benar banyak.

Menurut Sendjaja Widjaja, hingga 25 Agustus lalu kaset Suara Hati sudah terjual 160 ribu. Ini lumayan untuk ukuran Musica walau belum selaris band remaja Sheila on 7 dari PT Sony Music Indonesia yang penjualan album tunggalnya bisa tembus satu juta keping.

Menurut Sendjaja, penjualan album Fals paling laris adalahTembang Cinta (1993) sebanyak 535 ribu dan Best of the Best Iwan Fals sebanyak 466 ribu. Keduanya album kompilasi atau campuran. Best of the Best diedarkan tahun 2000 dan sampai sekarang masih termasuk album-album terlaris Musica.

Endi Aras mengatakan lagu Hadapi Saja disukai Iwan. Album ini mengingatkan pendengar pada kematian Galang Rambu Anarki. Ini juga mengingatkan saya pada penghormatan Eric Clapton kepada anaknya, Conor, dengan lagu Tears in Heaven. Conor masih berumur 4,5 tahun ketika jatuh dari lantai 56 apartemen Clapton di New York pada 1991. Clapton juga tertekan karena kematian Conor.

Aransemen Hadapi Saja meyayat hati. Permainan biolanya mengalun. Liriknya juga kuat. Saya kira kematian anak-anak mereka jadi dorongan besar bagi Clapton dan Fals untuk menciptakan karya yang ekspresif.

relakan yang terjadi dia takkan kembali
ia sudah jadi milik-Nya bukan milik kita lagi
tak perlu menangis
tak perlu bersedih
tak perlu sedu sedan itu
hadapi saja
hilang memang hilang
wajahnya terus terbayang
jumpa di mimpi
kau ajak aku untuk menari, bernyanyi
bersama bidadari, malaikat, dan penghuni surga

Endi Aras juga cerita proses pembuatan lagu 15 Juli 1996. Pada 15 Juli 1996 Endi menemani Iwan Fals pergi ke tempat Megawati Soekarnoputri, ketua Partai Demokrasi Indonesia, yang kedudukannya sedang digoyang tukang pukul dan centeng Soeharto. Iwan tak bertemu Megawati, hanya lihat dari jauh, tapi simpatinya muncul. Dua minggu setelah kedatangan Iwan, para tukang pukul itu menyerbu markas Megawati, menggusur para pendukung Megawati dengan kekerasan, dan memicu pergolakan Jakarta yang dikenang sebagai Peristiwa 27 Juli 1996.

Tapi kritik dari masalah rokok masih muncul. Kritik ini kali ini bukan datang dari Rendra, namun dari Santi W.E. Soekanto, wartawan The Jakarta Post, yang menulis bahwa sponsor utama Iwan Fals adalah rokok A Mild dari Sampoerna. “Inilah hal yang sama sekali tak dibutuhkan Indonesia: pahlawan yang memperkenalkan ‘pintu masuk’ pemakaian narkotika dan obat-obatan keras.”

Soekanto mengutip data World Health Organization yang mengatakan ada 1,1 miliar perokok di dunia. Jumlah ini akan meningkat hingga 1,6 miliar pada 2025. Di negara-negara kaya, jumlah perokok menurun, tapi jumlahnya meningkat di negara-negara miskin. Indonesia negara miskin bukan?

Departemen Kesehatan melaporkan 6,5 juta orang Indonesia tiap tahun terkena penyakit akibat kebiasaan merokok dan 57 ribu di antaranya meninggal dunia (kebanyakan laki-laki). Kebiasaan merokok membuat pemerintah kehilangan banyak sumber daya karena membiayai kerusakan-kerusakan akibat rokok.

Di negara-negara kaya kampanye antirokok berjalan kencang. Federation of Football Association (FIFA) November lalu menandatangani perjanjian dengan WHO melarang sponsor rokok di lapangan sepak bola. FIFA sengaja menyamakan pembukaan Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang 31 Mei lalu dengan hari antirokok sedunia. MTV mendukung kampanye antirokok dengan memasang iklan para penyanyi yang menganjurkan remaja tak merokok. Di Amerika Serikat para penyanyi besar mendukung kampanye antirokok.

Industri rokok melawan kampanye ini lewat iklan dan promosi besar-besaran, terutama di negara-negara berkembang, baik lewat sponsor olahraga maupun musik. Iklan mereka menipu para remaja dengan kesan palsu bahwa rokok membuat mereka terlihat gagah dan dewasa. Rokok diidentikkan dengan olahragawan dan musisi ternama.

Ini dilawan. WHO di Indonesia memilih juara tenis Angelique Widjaja, binaragawan Ade Rai, dan peragawati Tracy Trinita untuk mendukung kampanye antirokok. “Sayangnya, tak terlalu banyak anak muda yang melihat Angie, Ade, atau Tracy. Para aktivis antirokok memerlukan senjata yang lebih besar. Seseorang dengan kaliber Iwan Fals,” kata Santi Soekanto.

Kolom ini mengingatkan saya pada diskusi Salatiga 12 tahun lalu. Dalam 12 tahun ini Iwan melihat Galang ikut-ikutan papanya merokok lantas mencoba obat-obatan hingga meninggal. Kehidupan pribadi Iwan memang berubah banyak. Titin Fatimah, sekretaris Manajemen Iwan Fals, mengatakan pada saya ketika ia mulai bekerja tiga tahun lalu, Iwan Fals sudah tak merokok.

“Suatu kenyataan hanya rokok yang bisa mengeluarkan dana cukup besar untuk pertunjukan musik. Dulu kalau pertunjukan indoor, banyak penonton yang tak bisa nonton. Kami memutuskan outdoor dan biaya produksinya besar. Hanya rokok yang bisa membiayainya,” kata Yos Rosana.

Fals sempat bilang dia mungkin bisa merokok lagi dengan tur sponsor rokok. Yos mengatakan lebih baik tidak tur bila Iwan Fals kembali merokok. “Mendingan nggak usah main,” kata Yos. “Saya juga nggak suka rokok itu. Saya tahu itu ndak baik. Ini buah simalakama,” kata Yos.

Henny Susanto dari Sampoerna, menerangkan kepada saya bahwa A Mild menghormati kontrak itu. Mereka mensponsori Iwan Fals karena penggemar Fals “sangat sesuai” dengan pangsa pasar A Mild.

Penjelasan Titin, Yos, dan Henny Susanto senada dengan materi diskusi Salatiga. Rokok dianggap menganggu estetika tapi bukan kesehatan. Saya sulit menyalahkan Iwan kalau ia belum berani menolak sponsor rokok karena kontribusinya sangat besar. Tanpa rokok mungkin tak ada konser.

Apa yang didapat Sampoerna? Henny Susanto menjawab, “Kesempatan untuk berkomunikasi dengan target market, baik yang datang ke pertunjukan maupun yang sekedar melihat publikasi yang kita lakukan.”

Kalau saya boleh menterjemahkan kata-kata Henny Susanto, A Mild merasa gembira dengan kerja sama ini. Para penggemar Iwan Fals, katakanlah orang semacam Fajar Wijaya, si pengamen bertopi merah itu, adalah pangsa pasar A Mild. Sedih juga mengetahui Iwan Fals ikut mendorong anak-anak muda merokok.

Kehidupan bukan sesuatu yang sederhana. Kehidupan sering penuh kompromi. Senja September itu, ketika saya meninggalkan Leuwinanggung, pikiran saya penuh dengan gejolak tentang Iwan Fals. Dia dipuja, disukai, dan dianggap manusia super, tapi ia juga mungkin kesulitan memenuhi harapan orang banyak yang menganggapnya bisa mewakili dan menolong mereka.BY julkarnainasso

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Obama Has the Power to Help Papua, the ‘Weak Man&#…


In Jakarta in the late 1960s, a young Barack Obama noticed his stepfather’s great unease and silence about his one-year military service in New Guinea. Lolo Soetoro, his stepfather, did not like to talk about his time there. He did tell young Barack about how leeches got into his boots in New Guinea’s jungles. “They crawled inside your army boots while you’re hiking through the swamps. At night, when you take off your socks, they’re stuck there, fat with blood. You sprinkle salt on them and they die, but you still have to dig them out with a hot knife.” The leeches created a series of indented scars on Lolo’s legs.

In his book Dreams From My Father, Obama asked Lolo, “Have you ever seen a man killed?”

Lolo was surprised by the question.

“Have you?” Obama asked again.

“Yes.”

“Was it bloody?”

“Yes.”

Obama thought for a moment. “Why was the man killed?”

Lolo answered, “Because he was weak. That’s usually enough. Men take advantage of weakness in other men. They’re just like countries in that way. The strong man takes the weak man’s land. He makes the weak man work in his field. If the weak man’s woman is pretty, the strong man will take her.” Lolo paused, then asked his young stepson, “Which would you rather be?”

Obama didn’t answer the question.

Lolo finally remarked, “Better to be strong.”

Philosophers around the world could devote volumes to that simple question. But as Obama prepares to visit Indonesia in March, some facts are worth pondering.

Fact No. 1: Barack Obama, the little boy who used to live in Jakarta, is one of the most powerful men in the world. Obama now lives in the White House, not the little house in Menteng. And he is going to revisit the home of his youth to sign a “strategic partnership” with Indonesia.

Fact No. 2: New Guinea is now called Papua. Its western part is legally a part of Indonesia since the controversial UN-approved Act of Free Choice in 1969, in which 1,025 Papuans, hand-picked by Jakarta, voted unanimously to join Indonesia. Papua, to use Lolo’s words, is still the weak man under Indonesian rule.

Human rights abuses by Indonesian security forces remain common. Peaceful protesters continue to receive long prison sentences. Papua is off-limits to most independent outside observers. And it remains poor and underdeveloped, despite the fact that it has abundant natural resources, including natural gas, minerals and timber. Papua has the worst poverty in Indonesia, with more than 80 percent of households living below the poverty line. Papua has the biggest HIV problem in the country, with infection rates 15 times the national average.

Fact No. 3: Indonesia’s president, Susilo Bambang Yudhoyono, also has a close connection to Papua. Indonesia’s military commander in Papua in the late 1960s was Brig. Gen. Sarwo Edhie Wibowo, who had previously led a bloody military campaign against Indonesian communists in Java. He would later become the father-in-law of a young Army captain named Susilo Bambang Yudhoyono.

The human rights situation in Papua remains poor. Human Rights Watch has for many years urged the Indonesian government to stop prosecuting peaceful Papuan protesters. We have asked the government to open Papua to international journalists, human rights researchers and other independent observers. If all is well in Papua, as the government claims, why do the Indonesian police and military require a surat jalan, or “walking permit,” for any foreigner visiting Papua?

Since the 1970s, political tensions and abuses by the Indonesian security forces have helped create a climate of fear in Papua. This continues to the present. Impunity remains a huge problem. For example, in November 2001, the Indonesian Army’s Special Forces (Kopassus) kidnapped and killed Papuan leader Theys Eluay in Jayapura. The then-commander of Kopassus in Papua, Lt. Col. Hartomo, denied involvement in the murder. But international outrage prompted the Indonesian Military Police to investigate.

In 2003, a court in Surabaya found seven Kopassus soldiers and officers, including Lt. Col. Hartomo, guilty of mistreatment and battery leading to Eluay’s death, but crucially not of murder. Sentences served by the seven ranged from two to three and a half years. But Hartomo was not discharged from the Army. Instead, he is now Col. Hartomo, the head of Kopassus Group 1 in Serang, just a three-hour drive from Jakarta.

More than 130 people are currently imprisoned throughout Indonesia for peaceful expression, particularly in Papua and the Moluccas. Some have been sentenced to lengthy prison terms, including Papuan activist Filep Karma, who is serving a 15-year sentence for raising the Papuan Morning Star flag in December 2004 in Jayapura. School teacher Johan Teterisa is serving 15 years for raising the Southern Moluccas Republic flag in June 2007 in Ambon.

Papuan activist Filep Karma is serving a 15-year sentence for raising the Papuan Morning Star flag in December 2004 in Jayapura. He is now awaiting his prostate surgery.
— Photo by Audryne Karma

For decades, the Indonesian authorities have treated the raising of the Morning Star and Southern Moluccas Republic flags as a crime because they are pro-independence symbols. Article 6 of Government Regulation No. 77/2007 prohibits the display of the Morning Star flag in Papua, as well as the South Maluku Republic flag in Ambon, and the Crescent Moon flag in Aceh. But these prosecutions and the laws violate internationally protected rights to freedom of expression and peaceful assembly codified in the International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia ratified in 2006.

As one who knows Indonesia, the long history of conflict in Papua, which impacted his stepfather, and how important basic freedoms are to the struggle of a minority for equality and access to political power, President Obama is the right man at the right time to ask the Indonesian government to release all prisoners who have peacefully exercised their rights to freedom of expression and assembly and to repeal laws that criminalize speech. He can explain how tolerance of dissent is fundamental to a democracy.

If Obama doesn’t act on Papua, perhaps it will be because young Obama grew up in Jakarta, not in Papua. If he had, he would likely see the Papuan question from the point of view of the “weak man,” of a victim. But if Obama does act, maybe then in Indonesia there will be a recognition that a strong man is one who assists the weak.

..by julkarnainasso

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Indonesia Is No Model for Muslim Democracy


IT is fashionable these days for Western leaders to praise Indonesia as a model Muslim democracy. Secretary of State Hillary Rodham Clinton has declared, “If you want to know whether Islam, democracy, modernity and women’s rights can coexist, go to Indonesia.” And last month Britain’s prime minister, David Cameron, lauded Indonesia for showing that “religion and democracy need not be in conflict.”

Tell that to Asia Lumbantoruan, a Christian elder whose congregation outside Jakarta has recently had two of its partially built churches burned down by Islamist militants. He was stabbed by these extremists while defending a third site from attack in September 2010.

This week in Geneva, the United Nations is reviewing Indonesia’s human rights record. It should call on President Susilo Bambang Yudhoyono to crack down on extremists and protect minorities. While Indonesia has made great strides in consolidating a stable, democratic government after five decades of authoritarian rule, the country is by no means a bastion of tolerance. The rights of religious and ethnic minorities are routinely trampled. While Indonesia’s Constitution protects freedom of religion, regulations against blasphemy and proselytizing are routinely used to prosecute atheists, Bahais, Christians, Shiites, Sufis and members of the Ahmadiyya faith — a Muslim sect declared to be deviant in many Islamic countries. By 2010, Indonesia had over 150 religiously motivated regulations restricting minorities’ rights.

In 2006, Mr. Yudhoyono, in a new decree on “religious harmony,” tightened criteria for building a house of worship. The decree is enforced only on religious minorities — often when Islamists pressure local officials not to authorize the construction of Christian churches or to harass and intimidate those worshiping in “illegal” churches, which lack official registration. More than 400 such churches have been closed since Mr. Yudhoyono took office in 2004.

Although the government has cracked down on Jemaah Islamiyah, an Al Qaeda affiliate that has bombed hotels, bars and embassies, it has not intervened to stop other Islamist militants who regularly commit less publicized crimes against religious minorities. Mr. Yudhoyono’s government is reluctant to take them on because it rules Indonesia in a coalition with intolerant Islamist political parties.

Mr. Yudhoyono is not simply turning a blind eye; he has actively courted conservative Islamist elements and relies on them to maintain his majority in Parliament, even granting them key cabinet positions. These appointments send a message to Indonesia’s population and embolden Islamist extremists to use violence against minorities.

In August 2011, for example, Muslim militants burned down three Christian churches on Sumatra. No one was charged and officials have prevented the congregations from rebuilding their churches. And on the outskirts of Jakarta, two municipalities have refused to obey Supreme Court orders to reopen two sealed churches; Mr. Yudhoyono claimed he had no authority to intervene.

Christians are not the only targets. In June 2008, the Yudhoyono administration issued a decree requiring the Ahmadiyya sect to “stop spreading interpretations and activities that deviate from the principal teachings of Islam,” including its fundamental belief that there was a prophet after Muhammad. The government said the decree was necessary to prevent violence against the sect. But provincial and local governments used the decree to write even stricter regulations. Muslim militants, who consider the Ahmadiyya heretics, then forcibly shut down more than 30 Ahmadiyya mosques.

In the deadliest attack, in western Java in February 2011, three Ahmadiyya men were killed. A cameraman recorded the violence, and versions of it were posted on YouTube. An Indonesian court eventually prosecuted 12 militants for the crime, but handed down paltry sentences of only four to six months. Mr. Yudhoyono has also failed to protect ethnic minorities who have peacefully called for independence in the country’s eastern regions of Papua and the Molucca Islands. During demonstrations in Papua on May 1, one protester was killed and 13 were arrested. And last October, the government brutally suppressed the Papuan People’s Congress, beating dozens and killing three people. While protesters were jailed and charged with treason, the police chief in charge of security that day was promoted.

Almost 100 people remain in prison for peacefully protesting. Dozens are ill, but the government has denied them proper treatment, claiming it lacks the money. Even the Suharto dictatorship allowed the International Committee of the Red Cross to visit political prisoners, yet the Yudhoyono government has banned the I.C.R.C. from working in Papua.

Instead of praising Indonesia, nations that support tolerance and free speech should publicly demand that Indonesia respect religious freedom, release political prisoners and lift restrictions on media and human rights groups in Papua.

Mr. Yudhoyono needs to take charge of this situation by revoking discriminatory regulations, demanding that his coalition partners respect the religious freedom of all minorities in word and in deed, and enforcing the constitutional protection of freedom of worship. He must also make it crystal clear that Islamist hard-liners who commit or incite violence and the police who fail to protect the victims will be punished. Only then will Indonesia be deserving of Mr. Cameron and Mrs. Clinton’s praise…julkarnainassoIndonesia Is No Model for Muslim Democracy

Dipublikasi di Uncategorized | 6 Komentar

Indonesia Neglects, Abuses Some of the World’s Nee…


..(Jakarta) — In 2012, Indonesia reached a milestone. For the first time in recent history, the number of unaccompanied children seeking asylum in Indonesia topped 1,000. Yet Indonesia—a country with many of its own children abroad—doesn’t protect the vulnerable newcomers. Instead it detains, abuses, and neglects them.

Unaccompanied migrant children in Indonesia, who are traveling without parents or other adults to protect them, come from countries like Afghanistan, Burma, and Somalia. Because of conflicts in these places, the numbers of these children have been growing steadily over the last five years as they look for refuge, for an education, for a safe future. Many make the risky decision to move on to Australia in smugglers’ boats, a trip that can be fatal.

Human Rights Watch first met “Faizullah,” a 17-year-old Afghan refugee from the Hazara ethnic group, in Medan last August. Faizullah and his family were already refugees, living in Quetta, Pakistan, when harassment of Hazaras escalated there. Fearing for the boy’s future, Faizullah’s family scraped together $12,000 to pay smugglers to take him by plane, boat, and foot to Indonesia.

When Faizullah was arrested in Indonesia, he said, he told the police he was 17. Rather than finding some care for this boy, half a world away from home, the police arrested him. Faizullah spent the next seven-and-a-half months in a detention center in Pontianak—five of them entirely indoors. When he was finally allowed into the detention center’s recreation space, he said, “How can I explain what it’s like when we went out? We were like the wild, running all around. We were thinking we were alive again.”

During his time in detention, the guards confined him to an overcrowded, often-flooded cell with adults he didn’t know, he said, and hit him several times in the face. He described an atmosphere of routine violence, saying the guards “beat [detainees] with everything—glass, boxes, anything around.”

Faizullah was eventually released—but the Indonesian government never assigned him a guardian to care for him, as international law requires. Indonesia has no asylum law, so Faizullah cannot gain legal status in the country, and he faces constant threat of re-arrest and further detention.

Indonesia is increasingly taking measures to protect Indonesians working abroad, including children, and it has ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.

In sharp contrast, Indonesia does nothing to assist unaccompanied migrant children in Indonesia. The inaction amounts to neglect. Indonesia has ratified the UN Convention on the Rights of the Child and so is obliged to provide unaccompanied children with guardians, but it hasn’t assigned that role to any government entity. Indonesia also ignores international legal standards that make detention of unaccompanied migrant children a last resort, keeping hundreds of children in detention in any given month. Like Faizullah, they are typically detained with unrelated adults, vulnerable to exploitation, and sometimes beaten by guards. People held for a long time in immigration detention often become depressed or even get post-traumatic stress disorder, particularly acute problems for children.

Outside detention, only a handful of unaccompanied children have the assistance they are entitled to by international law. There are places in privately-run shelters for perhaps 140 children at any time. Others live on the street or in crowded private accommodations with other migrants, at risk of exploitation, destitution, and re-arrest, as they don’t have papers allowing them to be in the country. Given this toxic limbo, it’s no wonder that many children make the desperate decision to get on smugglers’ boats to Australia.

Assisting unaccompanied migrant children isn’t just the law, it’s also the right thing to do. It is relatively inexpensive to assist these children—even though their numbers are growing, the total remains quite small. Indonesia should immediately stop locking up unaccompanied migrant children, and resolve which ministry will take on guardianship responsibilities—the Ministry of Social Affairs, perhaps. With guardianship in place, the government should offer children basic shelter, food, and legal assistance. These children deserve the same care Indonesians would like to see for their own children abroad.

..by julkarnainasso
Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!


Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar